JAKARTA - Investasi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi keberhasilan penanaman modal tidak lepas dari tantangan yang menghambat kelancaran kegiatan usaha.
Salah satu hambatan yang kerap muncul adalah praktik premanisme, yang dinilai menimbulkan biaya tambahan dan risiko bagi investor. Dalam upaya menghadapi hal tersebut, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menekan aksi premanisme agar iklim investasi di Indonesia semakin kompetitif dan aman.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan hal ini dalam forum Antara Business Forum (ABF) 2025 di Jakarta. Menurutnya, negara harus hadir secara aktif untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. "Negara harus ada di sini, memberikan kepastian," ujar Todotua.
Premanisme, yang melibatkan berbagai pihak mulai dari organisasi masyarakat hingga oknum di pemerintahan, terbukti memberikan dampak signifikan terhadap biaya investasi, yang bisa meningkat antara 15 hingga 40 persen, menurut survei lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan praktik ilegal semacam ini bukan sekadar masalah keamanan, tetapi juga memengaruhi daya saing ekonomi nasional.
Todotua mencontohkan langkah konkret pemerintah dalam menindak praktik premanisme melalui kasus yang pernah terjadi di Chandra Asri, Cilegon, Banten. Pemerintah meninjau kasus tersebut secara intensif, memastikan langkah penanganan berjalan dengan baik, dan memonitor perkembangan secara berkala. Hasilnya, kasus premanisme di lokasi tersebut menurun drastis, menunjukkan efektivitas pengawasan dan keterlibatan aparat negara dalam menjaga keamanan investasi.
Selain keamanan, investasi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan manfaat ekonomi yang luas. Todotua menekankan bahwa investasi tidak hanya harus membawa keuntungan bagi pemodal, tetapi juga mendukung pengembangan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membangun ekosistem ekonomi baru. Realisasi investasi sepanjang 2024, misalnya, telah menghasilkan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru, dengan tambahan 1,9 juta tenaga kerja tercatat hingga kuartal III 2025, mendekati target tahunan 2,5–3 juta orang.
Investasi tidak hanya berfokus pada tenaga kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri pendukung, termasuk logistik, rantai pasok, perumahan, dan penyediaan pangan. Sektor-sektor ini mengalami perkembangan seiring meningkatnya aktivitas investasi, membentuk siklus ekonomi baru yang lebih dinamis dan berkelanjutan.
Todotua menambahkan bahwa investasi juga menjadi katalisator pergeseran menuju teknologi maju. Meski kapasitas riset nasional masih terbatas dan ketergantungan pada teknologi asing tinggi, pemerintah terus mendorong pengembangan teknologi dan inovasi agar industri lokal mampu bersaing di tingkat global. Pendampingan yang optimal, pengelolaan investasi yang baik, serta konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi strategi kunci dalam memacu pertumbuhan investasi di tanah air.
Lebih jauh, pemerintah menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam dan permintaan pasar domestik yang besar tidak otomatis menjamin investor bertahan. Lingkungan usaha yang kompetitif, perizinan yang cepat, dan birokrasi yang efisien menjadi faktor penentu. Praktik-praktik yang memberatkan, termasuk premanisme, harus ditekan agar investor merasa aman dan nyaman menanamkan modalnya di Indonesia.
ABF 2025 yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara menjadi platform strategis untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju 2026. Forum ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan media, untuk bertukar pandangan terkait iklim investasi, kebijakan industri, dan strategi pemberdayaan ekonomi lokal.
Penyelenggaraan forum ini juga mendapat dukungan dari sejumlah BUMN strategis, seperti PLN, MIND ID, PT Antam Tbk, dan Bank BJB. Dukungan ini menunjukkan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan produktif. Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan meminimalkan risiko praktik ilegal yang dapat mengganggu investasi.
Todotua menekankan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal atau sumber daya, tetapi juga oleh kepastian hukum, pengawasan yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem usaha. Dengan komitmen pemerintah yang tegas dalam menanggulangi premanisme, investasi di Indonesia diharapkan mampu berkembang lebih stabil, memberikan manfaat luas bagi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Pemerintah meyakini bahwa penanganan premanisme yang efektif akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mendorong masuknya investor berkualitas, dan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, penguatan pengawasan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memastikan Indonesia menjadi tujuan investasi yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan.
