JAKARTA - Perkembangan upaya transisi energi di Indonesia kembali mencapai tahap penting menjelang akhir 2025.
Ketika berbagai negara masih berupaya mempercepat penggunaan energi terbarukan, Indonesia mengambil langkah konkret melalui program biodiesel nasional. Salah satu langkah strategis yang kini mencuri perhatian adalah persiapan uji jalan bahan bakar B50 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Uji jalan ini dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2025 dan menjadi tahapan lanjutan dari proses panjang pemerintah dalam meningkatkan kandungan biodiesel dalam bahan bakar solar.
Program B50, yang menggunakan campuran bahan bakar nabati dengan kandungan minyak sawit sebesar 50 persen, memiliki posisi penting dalam roadmap transisi energi Indonesia.
Ketika uji laboratorium sebelumnya menunjukkan performa mesin yang berada pada tingkat stabil, pemerintah kini memasuki fase pengujian dunia nyata untuk memastikan kesiapan implementasinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari rangkaian upaya untuk memastikan bahwa peningkatan blending biodiesel berjalan mulus, seperti transisi yang pernah terjadi dari B30 ke B40.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati.
Dalam forum 21st Indonesian Palm Oil Conference di Nusa Dua, Bali, ia menyampaikan bahwa uji jalan yang akan dilakukan menggunakan dua jenis solar berbeda sebagai pendekatan teknis yang diperlukan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih komprehensif. “Uji jalan B50 akan menggunakan dua jenis solar yakni solar konvensional dengan kandungan sulfur 2.000 ppm dan solar standar Euro 4 dengan sulfur 50 ppm,” kata Eniya dalam kesempatan tersebut.
Pendekatan Teknis dan Alasan Pemilihan Formula Uji Jalan
Sebelum mencapai tahap uji jalan B50, Kementerian ESDM telah melakukan penelitian mengenai penggunaan campuran Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) dengan B40 dan B35. Hasil awal menunjukkan performa yang lebih optimal. Namun, penggunaan HVO memiliki kendala signifikan dari sisi biaya dan kesiapan infrastruktur. Instalasi tambahan yang diperlukan serta harga HVO yang mencapai Rp 24.000 per liter membuat opsi tersebut belum ideal untuk diuji dalam skala luas.
Karena alasan tersebut, pemerintah memutuskan bahwa uji jalan resmi akan menggunakan formula penuh B50 tanpa tambahan HVO. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa hasil pengujian benar-benar merepresentasikan potensi implementasi yang realistis dan dapat diterapkan secara nasional. Selain lebih efisien dari sisi biaya, keputusan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga konsistensi data saat melakukan perbandingan performa dengan tahap uji sebelumnya.
Uji jalan ini akan dilakukan secara serentak di sejumlah sektor berbeda, mulai dari otomotif, alat dan mesin pertanian, genset, pertambangan, perkeretaapian, hingga perkapalan. Setiap sektor memiliki karakteristik operasional yang unik, sehingga durasi pengujiannya juga berbeda—berkisar antara dua hingga delapan bulan. Variasi waktu tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis, performa mesin, ketahanan material, dan respons operasional dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Peran Strategis Biodiesel bagi Perekonomian Nasional
Dalam pernyataannya, Eniya juga menyoroti pentingnya biodiesel dalam konteks ekonomi Indonesia. Menurutnya, peningkatan blending biodiesel bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan keputusan strategis yang membawa manfaat berlapis. “Setiap kenaikan blending bukan hanya soal angka, tapi berarti nilai tambah bagi jutaan petani sawit, pertumbuhan lapangan kerja, dan pengurangan emisi karbon,” ujarnya.
Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan penggunaan biodiesel terbesar di dunia. Produksi biodiesel nasional meningkat signifikan dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kiloliter pada 2025. Dengan target implementasi penuh B50 pada 2030, pemerintah berharap sektor biodiesel dapat menjadi salah satu penggerak utama penghematan devisa dan keberlanjutan energi.
Dampak program biodiesel terhadap perekonomian tercermin dari besarnya penghematan devisa yang dicapai, yaitu sekitar 10,6 miliar dollar AS per tahun atau sekitar Rp 173 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.300 per dollar AS.
Selain itu, program biodiesel juga berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 41 ribu lapangan kerja serta pengurangan emisi setara 15,6 juta ton CO₂ sepanjang 2025. Angka-angka ini menguatkan posisi biodiesel sebagai ekosistem yang terus berkembang dan semakin penting bagi ketahanan energi nasional.
Penguatan Tata Kelola untuk Mendorong Kredibilitas Global
Ekosistem biodiesel di Indonesia kini ditopang oleh 24 perusahaan produsen, 28 distributor bahan bakar, dan 145 terminal BBM di berbagai wilayah. Struktur ini menunjukkan bahwa industri biodiesel Indonesia telah berkembang hingga mencapai tingkat kesiapan yang tinggi dalam menghadapi peningkatan permintaan dan penerapan B50 secara bertahap.
Meski demikian, pemerintah tetap menekankan perlunya tata kelola energi yang bersih dan transparan. Eniya menyampaikan bahwa penguatan traceability, peningkatan sistem verifikasi, dan implementasi standar keberlanjutan ISPO menjadi prioritas agar biodiesel Indonesia memiliki kredibilitas kuat di pasar global.
Upaya ini menjadi penting mengingat persaingan internasional dalam perdagangan bahan baku nabati semakin ketat, dan standar keberlanjutan menjadi salah satu faktor utama yang dinilai oleh negara mitra dagang.
Langkah pemerintah mempercepat uji jalan B50 menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan yang menyeluruh. Dengan begitu, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu negara yang sukses menggabungkan kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap energi hijau.
