SUARARAKYAT.CO — Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde dilaporkan turun tangan langsung menggagalkan upaya Binance memperoleh lisensi kripto Uni Eropa di Yunani. Intervensi ini membuka pertanyaan soal seberapa jauh bank sentral boleh campur tangan dalam urusan perizinan aset kripto yang secara hukum bukan kewenangannya.
Laporan The Wall Street Journal yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui proses tersebut menyebut Lagarde meminta keputusan atas permohonan Binance ditunda. Permintaan itu disampaikan melalui regulator senior Yunani kepada bursa kripto terbesar dunia tersebut.
Regulator Yunani disebut memberi tahu Binance bahwa Lagarde ingin menunggu hingga European Securities and Markets Authority (ESMA) mengambil alih kewenangan perizinan bursa kripto. Pengambilalihan itu bagian dari reformasi Uni Eropa yang belum resmi diadopsi.
Kewenangan ECB dan Celah Pengaruh
Di bawah regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA), izin operasi diterbitkan regulator keuangan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Satu persetujuan di satu negara berlaku untuk seluruh blok.
ECB sendiri tidak punya kewenangan formal dalam proses perizinan tersebut. Juru bicara ECB menolak berkomentar ketika dihubungi, namun menegaskan bahwa otoritas perizinan Crypto-Asset Service Provider (CASP) tetap berada di tangan otoritas nasional, dalam kasus ini Hellenic Capital Market Commission (HCMC) di Yunani.
Meski begitu, laporan WSJ menyebut kekhawatiran ECB soal stablecoin menjadi alasan di balik intervensi tingkat tinggi itu. Lagarde disebut cemas skala Binance sebagai bursa kripto terbesar dunia bisa memperdalam penggunaan stablecoin berbasis dolar di kawasan Eropa.
Kekhawatiran itu bersinggungan langsung dengan proyek digital euro yang tengah digarap bank sentral. Stablecoin dolar dinilai berpotensi menggerus posisi euro dan alternatif denominasi euro lainnya di pasar pembayaran digital.
Binance Bertahan di Eropa
Binance menarik permohonannya di Yunani pada pertengahan Juni, setelah pejabat HCMC memutuskan tidak menyetujui permintaan lisensi MiCA di menit-menit akhir. Bursa itu lalu mulai menghentikan operasinya di negara tersebut.
Perusahaan menyatakan tetap berkomitmen beroperasi di Eropa dalam jangka panjang dan berencana mengajukan izin ulang. "Kami tidak akan berkomentar soal spekulasi," kata juru bicara Binance.
"Di Eropa, Binance tetap berkomitmen beroperasi secara jangka panjang dan patuh di bawah Regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa," ujarnya menambahkan.
Gillian Lynch, Head of Europe Binance, sebelumnya mengatakan kepada CoinDesk bahwa bursa telah memenuhi seluruh persyaratan HCMC. "Kami dinilai memiliki aplikasi yang lengkap," kata Lynch. "Tidak ada yang kurang, tidak ada hal material yang belum diselesaikan."
WSJ juga melaporkan ESMA secara privat menyarankan regulator keuangan nasional menolak permohonan MiCA Binance. Alasannya, kekhawatiran atas catatan kepatuhan bursa di masa lalu.
Bayang-bayang Kasus Hukum di Amerika
Sejarah hukum Binance di Amerika Serikat menjadi konteks yang sulit dilepaskan. Pendirinya, Changpeng "CZ" Zhao, mengaku bersalah pada 2023 atas pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA) dan setuju membayar denda 4,3 miliar dolar AS.
Zhao menjalani hukuman penjara empat bulan di California pada 2024. Ia kemudian mendapat pengampunan dari Presiden Donald Trump pada Oktober 2025.
Bagi pasar kripto Asia, termasuk Indonesia, tarik-menarik antara ECB dan Binance ini jadi sinyal penting. Regulasi aset kripto di kawasan bergerak ke arah pengawasan yang lebih ketat, dan posisi stablecoin berbasis dolar akan terus jadi titik gesekan antara inovasi swasta dan kedaulatan mata uang bank sentral.
