SUARARAKYAT.CO — Presiden Prabowo Subianto mengungkap lebih dari 360 kabupaten di Indonesia belum memiliki kehadiran satuan Tentara Nasional Indonesia. Keterbatasan sebaran batalion itu disorotnya sebagai alasan utama penguatan kekuatan pertahanan, terutama karena luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam yang perlu diawasi.

Presiden Prabowo Subianto menilai penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia diperlukan agar sistem pertahanan dan keamanan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu 16 September.

Menurut Prabowo, luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar membuat kehadiran unsur pertahanan perlu diperkuat secara merata hingga ke daerah. Ia menyoroti kondisi Indonesia yang memiliki 514 kabupaten dengan wilayah relatif luas.

514 Kabupaten dan Kebutuhan Satu Batalion per Wilayah

Prabowo menggambarkan kondisi apabila setiap kabupaten membutuhkan sedikitnya satu batalion untuk memperkuat kehadiran pertahanan. Dengan jumlah batalion yang tersedia saat ini, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.

"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujar Prabowo.

Ia menilai jumlah kabupaten tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan satuan TNI jika kehadiran pertahanan hanya mengandalkan jumlah batalion yang ada saat ini.

Keterbatasan Pengawasan dan Maraknya Aktivitas Ilegal

Keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah juga berkaitan dengan pengawasan terhadap sumber daya alam. Wilayah yang luas membutuhkan kemampuan pengawasan memadai untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal.

"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," ungkapnya.

Prabowo juga menyinggung keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang menurutnya dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan.

Anggaran Pertahanan di Bawah 2 Persen PDB

Selain persoalan sebaran satuan, Prabowo menyoroti kapasitas anggaran pertahanan Indonesia. Ia mengatakan belanja pertahanan masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto, meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasinya.

"Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita," tegas Prabowo.

Menurut dia, belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Penguatan Sistem, Bukan Sekadar Penambahan Personel

Prabowo menegaskan penguatan TNI tidak semata-mata ditujukan untuk menambah jumlah personel. Tujuannya membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," pungkasnya.

Pernyataan itu mempertegas arah kebijakan pertahanan yang menekankan pemerataan kehadiran satuan. Sejauh mana penambahan kekuatan itu akan diwujudkan bergantung pada ruang fiskal dan prioritas anggaran ke depan.