SUARARAKYAT.CO — Presiden Prabowo Subianto mengungkap masih ada dana transfer ke daerah yang menganggur di bank dan tidak dipakai untuk pembangunan. Ia menilai konflik antara kepala daerah dan DPRD menjadi salah satu penyebab anggaran tersebut tersendat. Kritik itu disampaikan dalam Program Presiden Menjawab.
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Ia menyebut sejumlah dana yang telah ditransfer pemerintah pusat tidak digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Enggak dipakai," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, mengutip rilis Bakom RI, Rabu (16/9).
Dana Menganggur di Bank dan Konflik Kepala Daerah-DPRD
Prabowo mencontohkan anggaran pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah. Menurut dia, kondisi itu perlu menjadi perhatian serius.
Tujuan transfer anggaran ke daerah adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas, namun penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo menegaskan pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
Infrastruktur Desa Dinilai Tak Sebanding dengan Anggaran
Selain persoalan dana menganggur, Prabowo menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Ia mempertanyakan mengapa pembangunan jembatan desa tidak kunjung terealisasi.
"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta," ucap dia.
Pernyataan itu menegaskan desentralisasi fiskal yang telah berjalan seperempat abad belum sepenuhnya berbanding lurus dengan hasil pembangunan di tingkat desa. Dana desa yang mengalir setiap tahun dinilai belum menjawab kebutuhan infrastruktur dasar.
Dorongan Efektivitas Belanja Daerah
Kritik kepala negara ini memperkuat sinyal pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan atas belanja daerah. Efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar transfer ke daerah tidak berhenti di rekening bank daerah.
Pemerintah daerah menghadapi tekanan untuk membuktikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer pusat berdampak langsung pada masyarakat. Pembangunan jembatan, jalan desa, dan layanan dasar menjadi ukuran yang akan diuji.
