JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengutarakan bahwa pemerintah memacu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan peran Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus penyedia pangan lokal guna mengokohkan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dipaparkan olehnya, upaya ini ditargetkan untuk membenahi rantai pasok serta mendongkrak kemampuan logistik program MBG sekaligus menjamin bahan pangan dapat dibeli langsung dari produsen di wilayah seputar SPPG.
"Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," kata Purbaya kala merespons pandangan dari salah satu fraksi pada Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/07/2026).
Ia tidak menampik bahwa terdapat sejumlah kendala pada fase awal realisasi program MBG. Hambatan tersebut umumnya masih berkisar pada kesiapan rantai pasok, alur distribusi pangan, serta daya tampung logistik khususnya pada kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Purbaya telah menyusun tim khusus untuk memantau pemanfaatan anggaran program MBG pada seluruh wilayah.
Proses pemantauan ini nantinya bakal mengikutsertakan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di tiap kabupaten/kota.
"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, tetapi dari tempat saya. Kami enggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan ada vested interest," ungkap Purbaya pada taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6).
Penilaian atas jalannya program serta penyerapan anggaran MBG di lapangan bakal digelar secara rutin per dua bulan. Purbaya menandaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak akan memberi toleransi kepada SPPG yang didapati memiliki masalah dalam menjalankan program tersebut.
Di samping mengokohkan lini pengawasan, Kementerian Keuangan pun bersiap menyokong ketersediaan sumber daya manusia pada sektor keuangan jikalau BGN memerlukan asistensi dalam memanajemeni anggaran.
Wacana perumusan tim pemantau ini mengemuka usai Kepala BGN Nanik S. Deyang bersua dengan Menkeu dan mengabarkan perihal adanya rintangan dalam pelaksanaan pemantauan program MBG di tingkat daerah.
