JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional pada Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Pengumuman ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

“Untuk gelar pahlawan rencana akan Insha Allah mungkin hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” ujar Prasetyo. Mengenai jumlah penerima, pemerintah belum memastikan angka final. Namun, menurut Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, terdapat 24 nama calon penerima yang masuk daftar prioritas dari total 49 nama yang diusulkan.

Proses pengusulan gelar pahlawan nasional telah melalui tahapan resmi pemerintah, mulai dari pengajuan di tingkat kabupaten/kota hingga kajian di pusat. Prasetyo menegaskan bahwa prosedur ini telah diikuti untuk memastikan semua calon pahlawan memiliki kontribusi nyata bagi bangsa.

“Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi. Tetapi marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif. Melihat yang baik,” kata Prasetyo menanggapi polemik terkait pemberian gelar pahlawan nasional. Pernyataan ini sekaligus menyinggung adanya penolakan terhadap usulan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional menunjukkan beragam latar belakang dan kontribusi. Di antara mereka adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah. Pengusulan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menghargai jasa-jasa tokoh dari berbagai bidang, baik politik, sosial, maupun perjuangan masyarakat.

Sejumlah pihak menyatakan keberatan terhadap usulan ini. Sekitar 500 aktivis dan akademisi menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, juga menyampaikan sikap penolakan serupa. Namun, di sisi lain, ada pihak yang mendukung. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia baru-baru ini menemui Prabowo untuk mengusulkan agar Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional.

Polemik ini menunjukkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak sekadar formalitas, tetapi juga menjadi isu sosial dan politik yang sensitif. Masyarakat memiliki beragam pandangan mengenai siapa yang layak diakui sebagai pahlawan, terutama tokoh yang masih kontroversial dalam sejarah bangsa.

Dalam konteks ini, pemerintah berusaha menekankan prinsip objektivitas dan prosedur formal. Semua calon pahlawan, baik yang mendapat dukungan maupun penolakan, telah melalui kajian yang mendalam oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemerintah menekankan bahwa pengumuman gelar pahlawan nasional bertujuan untuk menghormati jasa dan pengabdian tokoh-tokoh yang telah berkontribusi pada bangsa dan negara.

Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November dipilih sebagai momen strategis untuk mengumumkan penerima gelar pahlawan nasional. Hari ini memiliki makna simbolis yang kuat karena mengingatkan masyarakat akan perjuangan pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengabdi bagi bangsa. Pengumuman gelar pahlawan di hari tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat nasionalisme dan penghargaan terhadap tokoh yang berjasa.

Proses pengumuman ini juga akan menjadi titik awal bagi pemerintah untuk melanjutkan program penghargaan dan pengakuan jasa para tokoh. Gelar pahlawan nasional tidak hanya menjadi penghormatan simbolis, tetapi juga menjadi cara pemerintah untuk membangun narasi sejarah yang menghargai keberagaman kontribusi masyarakat, mulai dari tokoh politik hingga aktivis sosial.

Fadli Zon menambahkan bahwa daftar prioritas 24 nama calon pahlawan ini telah melalui proses seleksi ketat. Pemerintah berusaha menyeimbangkan aspirasi masyarakat dengan fakta sejarah yang ada. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap nama yang diumumkan benar-benar mencerminkan jasa dan pengabdian yang signifikan bagi bangsa.

Pemberian gelar pahlawan nasional juga dapat mendorong generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian tokoh-tokoh yang diakui. Dengan adanya sosok pahlawan yang dihargai secara resmi, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui berbagai bidang, baik pendidikan, sosial, maupun politik.

Secara keseluruhan, pengumuman penerima gelar pahlawan nasional pada 10 November 2025 akan menjadi momen penting bagi pemerintah dan masyarakat. Prosesnya yang transparan dan prosedural diharapkan mampu meredam kontroversi serta menekankan nilai positif dari pengakuan jasa tokoh-tokoh bangsa. Masyarakat diajak untuk melihat langkah ini sebagai penghormatan terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan bagi kemajuan Indonesia.

Dengan demikian, Hari Pahlawan 2025 tidak hanya menjadi peringatan sejarah, tetapi juga momentum pengakuan formal bagi tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara. Gelar pahlawan nasional akan menjadi simbol penghargaan atas pengabdian dan inspirasi bagi seluruh warga Indonesia, mendorong nilai kepahlawanan dalam konteks modern.