JAKARTA - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana di sepanjang daratan Sumatra terus dipacu guna memberikan kepastian tempat tinggal dan kenyamanan ibadah. Fokus pemerintah kini beralih dari fase tanggap darurat menuju stabilisasi kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui penyaluran instrumen bantuan keuangan yang tepat sasaran, para korban bencana diharapkan dapat segera meninggalkan posko pengungsian dan memulai babak baru di hunian yang lebih layak. Langkah ini diambil sebagai komitmen negara untuk hadir di tengah kesulitan rakyat, memastikan bahwa momentum spiritual Ramadan tetap dapat dirasakan dengan penuh kekhusyukan meski di tengah masa transisi pascabencana.
Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Dasar
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera terus menunjukkan progres yang signifikan dalam menopang pemulihan pascabencana. Berdasarkan laporan terbaru per 10 Februari 2026, strategi penanganan kini dititikberatkan pada penyediaan layanan dasar yang bersifat mendesak.
Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengaktifan kembali roda ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh. Upaya ini mencakup pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). DTH ini berfungsi sebagai penyambung hidup bagi warga yang rumahnya belum bisa ditempati kembali, sehingga mereka memiliki fleksibilitas untuk mencari tempat tinggal sementara yang layak selama proses rekonstruksi berlangsung.
Progres Distribusi Dana Tunggu Hunian Secara Berkala
Penyaluran dana bantuan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian namun tetap menjaga ritme kecepatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas PRR per 8 Februari 2026, implementasi DTH di lapangan telah berjalan secara bertahap dengan angka yang terus bergerak naik di tiga provinsi utama.
Di Provinsi Aceh, tercatat ada 11.685 calon penerima DTH, di mana 5.372 rekening telah berhasil dibuat dan 3.929 di antaranya telah menerima transfer dana. Sementara itu, di wilayah Sumatera Utara, dari target 6.700 penerima, sebanyak 4.396 rekening telah rampung dibuat dan 4.152 rekening sudah terisi saldo bantuan. Untuk wilayah Sumatera Barat, progres menunjukkan angka yang cukup tinggi; dari 2.004 penerima, 1.736 rekening telah siap dan 1.685 telah ditransfer kepada penerima manfaat.
Komitmen Kasatgas PRR Menjelang Bulan Suci Ramadan
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada angka-angka tersebut. Ia memastikan jumlah penerima DTH akan terus ditingkatkan demi meringankan beban mental dan finansial para korban, terutama mengingat waktu yang semakin mendekati bulan Ramadan.
Tito menjelaskan bahwa selain dana hunian, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan pendukung lainnya untuk mempercepat normalisasi kehidupan warga. “Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain, yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar bantuan tambahan ini tepat sasaran dan tidak mengalami kendala birokrasi.
Penurunan Signifikan Jumlah Pengungsi dan Pembersihan Wilayah
Indikator keberhasilan pemulihan yang paling terlihat adalah berkurangnya kepadatan di titik-titik pengungsian. Laporan harian dari Posko Satgas per Selasa (10/2/2026) menunjukkan penurunan jumlah pengungsi yang sangat drastis di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jika pada awal Desember 2025 angka pengungsi mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa, kini angka tersebut telah menyusut hingga tersisa 74.369 orang.
Penurunan ini berjalan seiring dengan progres pembersihan lingkungan dari material sisa bencana. Di Aceh, 156 lokasi dari 263 sasaran pembersihan lumpur telah dinyatakan selesai. Di Sumatera Barat, progres berjalan paling cepat dengan menuntaskan seluruh 29 lokasi sasaran. Sementara di Sumatera Utara, proses pembersihan masih terus diupayakan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kesulitan geografis tinggi.
Normalisasi Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
Sektor pelayanan publik menjadi perhatian utama berikutnya agar aktivitas sosial masyarakat tidak terhenti. Satgas PRR melaporkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak tetap beroperasi meski beberapa di antaranya mengalami kerusakan fisik. Di Aceh, dua Puskesmas yang terdampak cukup berat tetap memberikan pelayanan medis dengan skema layanan di luar gedung atau tenda darurat.
Selain kesehatan, pemulihan fasilitas pendidikan juga terus didorong agar ribuan sekolah yang terdampak dapat segera kembali beroperasi secara normal. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan anak-anak di wilayah bencana tidak boleh terputus, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi prioritas tinggi dalam peta jalan rekonstruksi tahun ini. Dengan kembalinya fungsi layanan dasar ini, diharapkan stabilitas psikososial masyarakat Sumatra dapat segera pulih sepenuhnya.