JAKARTA - Dalam dinamika pembahasan isu iklim global, Indonesia kembali menampilkan peran aktifnya melalui diplomasi lingkungan yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Pendekatan ini tampak jelas ketika Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan kembali komitmen Indonesia kepada United Nations Environment Programme (UNEP). Pertemuan tersebut menjadi panggung strategis untuk mempertegas langkah Indonesia dalam menjaga ekosistem tropis yang memiliki peran penting bagi mitigasi perubahan iklim.
Di sela-sela pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama global melalui pembentukan International Tropical Peatland Center (ITPC). Sebagai wadah kolaborasi, ITPC diinisiasi pemerintah Indonesia sejak 2018 dan menjadi simbol komitmen jangka panjang dalam pelestarian lahan gambut di wilayah tropis.
Dalam pertemuan dengan Executive Director UNEP, Inger Anderson, Menteri Hanif memaparkan perkembangan terbaru terkait upaya Indonesia menjaga lanskap gambut dan mangrove.
“Tadi kita bicara banyak dengan UNEP berkait dengan beberapa perkembangan lingkungan kita hal yang menonjol tentu pada kesempatan hari ini. Kita juga menggaungkan kembali International Tropical Peatlands Center yang merupakan komitmen yang dibangun sejak tahun 2018 yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Kerja Sama Internasional untuk Perlindungan Ekosistem Tropis
Melalui dialog tersebut, Indonesia tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga menekankan urgensi kolaborasi. Pengelolaan gambut dan mangrove dinilai tidak dapat terlaksana secara optimal apabila hanya mengandalkan satu negara.
Karena itu, pembentukan ITPC diharapkan menjadi pusat koordinasi kerja sama bagi negara-negara tropis yang memiliki ekosistem gambut. Dengan cara ini, Indonesia berupaya memperkuat jejaring internasional yang mampu menghasilkan langkah nyata dalam restorasi lingkungan.
Menteri Hanif menegaskan bahwa pihaknya memandang kolaborasi sebagai elemen penting dalam mengefektifkan upaya pemulihan. “Langkah-langkah penting kita susun dengan teman-teman dari UNEP untuk kemudian membangun kolaborasi pada semua negara yang memiliki tropical peatlands yang memang sangat penting untuk menunjang,” kata Hanif Faisol Nurofiq.
Pandangan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada upaya domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam mendorong negara lain menyatukan langkah untuk menghadapi persoalan restorasi ekosistem secara global. Keterlibatan UNEP memperkuat kepercayaan bahwa inisiatif tersebut dapat berkembang menjadi kolaborasi yang lebih luas.
Capaian Pemulihan Gambut dan Mangrove di Indonesia
Selain membahas strategi internasional, Indonesia juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan lahan gambut dan mangrove di tingkat nasional. Menteri Hanif menyampaikan bahwa Indonesia telah memulihkan 4,15 juta hektare gambut dan 85 ribu hektare mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap karbon.
Prestasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai penggagas kerja sama global, tetapi juga sebagai negara yang mampu mengeksekusi program restorasi dalam skala luas. Capaian tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, termasuk dalam pembahasan di COP30, karena menunjukkan konsistensi antara kebijakan, implementasi, dan komitmen.
Penyusunan dokumen pendirian ITPC juga menjadi bukti keseriusan pemerintah. Dokumen tersebut dipersiapkan sebagai dasar pendirian lembaga kolaboratif yang akan memperkuat riset, koordinasi, dan implementasi pengelolaan gambut tropis. Dengan fondasi yang lebih kuat, pemerintah Indonesia berharap kerja sama lintas negara dapat berlangsung lebih terarah.
Pendekatan Multilateral untuk Restorasi Gambut Global
Dalam jalur diplomasi yang lebih luas, Indonesia turut menjalin dialog bilateral dengan berbagai negara yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan gambut tropis. Diskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan Republik Kongo, Arlette Soudan-Nonault, menjadi salah satu contoh penting dari kerja sama tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas strategi pemulihan gambut yang dapat diterapkan melalui pendekatan bersama.
Indonesia melihat bahwa restorasi gambut memerlukan kerja sama multilateral yang melibatkan lebih dari sekadar dua negara. Karena itu, pemerintah berencana memperkuat komitmen bersama dengan tiga negara yang memiliki ekosistem gambut luas, yaitu Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Peru. Kesepakatan ini diproyeksikan menjadi pijakan penting dalam upaya memperkuat kapasitas negara-negara tropis dalam menghadapi tantangan kerusakan ekosistem gambut.
Komitmen Berkelanjutan dalam Agenda Iklim Global
Kehadiran Indonesia dalam COP30 dengan membawa agenda penguatan ekosistem gambut dan mangrove menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan isu ini sebagai bagian penting dari diplomasi lingkungan global. Pembentukan ITPC, dialog dengan UNEP, dan kerja sama dengan negara-negara pemilik gambut tropis menegaskan arah kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, Indonesia berupaya memastikan bahwa upaya restorasi lahan gambut tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang yang bermanfaat bagi lingkungan global. Dengan memperkuat kolaborasi internasional dan menunjukkan capaian nyata, Indonesia berharap dapat menjadi penggerak penting dalam pengelolaan ekosistem tropis dunia.