JAKARTA - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga memukul sektor pendidikan keagamaan dan sarana peribadatan.
Menyadari dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan jika aktivitas belajar dan ibadah terhenti terlalu lama, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan langkah strategis dengan menempatkan pendidikan keagamaan sebagai prioritas utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kebijakan ini menjadi bagian dari rencana aksi pemerintah pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada pemulihan madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan yang terdampak banjir, agar fungsi pendidikan dan pembinaan umat dapat kembali berjalan normal.
“Dari sisi Kemenag, anggaran dan surat perintah pelaksanaan sudah siap. Saat ini kami menunggu eksekusi teknis lapangan, terutama terkait akses jalan dan jembatan yang masih rusak,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa secara administratif dan pembiayaan, Kemenag telah siap bergerak. Namun, tantangan di lapangan masih berkaitan dengan kondisi infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya pulih, sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Prioritas Pemulihan Pendidikan Keagamaan
Dalam pemaparannya, Menag menyebutkan bahwa kerusakan akibat banjir cukup luas dan menyentuh berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag. Tercatat sebanyak 562 madrasah, 1.033 pesantren, dan 17 perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) masuk dalam daftar sasaran rehabilitasi prioritas.
Data tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh satu jenjang pendidikan, melainkan mencakup dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi keagamaan. Oleh karena itu, pemulihan fasilitas belajar dipandang krusial untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas pendidikan dan terhambatnya proses belajar mengajar.
Menag menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi fisik madrasah dan pesantren dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat kewenangan pembangunan fisik berada pada kementerian tersebut. Skema ini dipilih agar proses pembangunan dapat mengikuti standar teknis yang berlaku sekaligus mempercepat penyelesaian pekerjaan.
Langkah ini juga mencerminkan pendekatan terintegrasi antara Kemenag dan kementerian teknis lainnya, sehingga pemulihan pascabencana tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi.
Rekonstruksi Rumah Ibadah dan Kantor Layanan
Selain pendidikan, sektor lain yang mendapat perhatian serius adalah sarana peribadatan. Banjir menyebabkan kerusakan pada ratusan rumah ibadah lintas agama, termasuk kantor layanan Kementerian Agama di daerah terdampak.
Sebanyak 1.593 rumah ibadah lintas agama masuk dalam program rekonstruksi fisik. Jumlah tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan pemulihan, sekaligus tantangan dalam penyediaan anggaran.
Menag mengakui bahwa anggaran pembangunan rumah ibadah di Kemenag relatif terbatas. Namun, melalui gerakan Kemenag Peduli yang melibatkan Baznas, BWI, lembaga keuangan syariah, serta jejaring organisasi keagamaan, Kemenag berhasil menghimpun dana tambahan Rp9,35 miliar.
Kolaborasi dengan berbagai lembaga tersebut menjadi bukti bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga partisipasi masyarakat dan lembaga sosial-keagamaan. Dengan demikian, rekonstruksi rumah ibadah dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak lokasi.
Pemulihan Mental dan Spiritual Masyarakat
Kemenag menilai bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup jika hanya berfokus pada pembangunan fisik. Dampak psikologis dan spiritual juga perlu ditangani secara serius, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, sekolah, atau rumah ibadah.
Program pemulihan mental dan spiritual pun dijalankan dengan berbagai pendekatan. Kegiatan tersebut meliputi pendampingan sosial-keagamaan, layanan konseling rohani, pengiriman dai, pendeta, pastor, dan tokoh agama lintas iman, hingga distribusi puluhan ribu mushaf Al Quran dan kitab suci agama lain yang rusak akibat bencana.
Kemenag juga menggerakkan jaringan majelis taklim, penyuluh agama, imam masjid, serta pesantren untuk membantu pembersihan lingkungan, pendampingan anak-anak, hingga pembinaan ibadah dan penguatan psikososial warga terdampak.
“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun gedung. Masyarakat juga membutuhkan ketenangan batin, bimbingan rohani, serta penguatan komunitas. Di sinilah peran Kementerian Agama bekerja sampai tingkat desa dan rumah ibadah,” ujar Menag.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kemenag memandang bencana bukan sekadar persoalan fisik, melainkan juga ujian sosial dan spiritual yang perlu dihadapi bersama.
Dukungan Anggaran dan Distribusi Bantuan
Sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemenag telah menyalurkan bantuan tanggap darurat dengan nilai cukup besar. Total bantuan mencapai Rp75,82 miliar, yang bersumber dari APBN Rp66,47 miliar serta dana Kemenag Peduli sebesar Rp9,35 miliar.
Dana tersebut disalurkan ke tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh sebesar Rp42,88 miliar, Sumatera Utara Rp21,39 miliar, dan Sumatera Barat Rp11,56 miliar. Penyaluran bantuan ini menjadi fondasi awal bagi pemulihan, baik untuk kebutuhan darurat maupun persiapan rehabilitasi jangka menengah.
Dengan kombinasi bantuan darurat, program rehabilitasi fisik, serta pemulihan mental dan spiritual, Kemenag berharap proses bangkitnya lembaga pendidikan dan rumah ibadah di wilayah terdampak dapat berjalan lebih menyeluruh. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.
Melalui strategi yang memadukan pembangunan fisik dan penguatan rohani, Kemenag menegaskan perannya dalam memastikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyentuh aspek material, tetapi juga memulihkan semangat dan harapan masyarakat.
