JAKARTA - Upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan kini semakin ditekankan sebagai agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam berbagai forum nasional, pemerintah menyoroti bahwa tantangan pemerataan ekonomi di Indonesia tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral, melainkan membutuhkan kebersamaan langkah dari seluruh pemangku kepentingan.
Penegasan itu kembali disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar saat menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting dalam mempercepat agenda ekonomi yang lebih merata dan inklusif.
Dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan yang digelar di Jakarta, Kamis, Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemerintahan saat ini menjadikan kolaborasi sebagai prioritas kerja untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak dan dapat dijalankan secara selaras.
"Kolaborasi menjadi prioritas kerja untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak,” kata Menko Muhaimin saat memberikan pidato kunci dalam forum tersebut.
Penyelarasan Kebijakan untuk Atasi Ketimpangan
Menko Muhaimin menggarisbawahi bahwa persoalan ketimpangan tidak hanya muncul karena ketidakseimbangan pendapatan, tetapi juga akibat kebijakan yang tidak diimplementasikan secara seragam di berbagai daerah. Menurutnya, ekonomi berkeadilan erat kaitannya dengan penyelesaian apa yang ia sebut sebagai “kemacetan struktural”, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi makro hanya dinikmati segelintir kalangan atas.
Ia menyebut masalah tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa penyelarasan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas pengetahuan. Dalam forum yang dihadiri pemangku kepentingan itu, Menko Muhaimin menekankan bahwa kolaborasi menjadi inti agar arah pembangunan ekonomi nasional dapat sejalan dari pusat hingga daerah.
Menurut dia, agenda pemerataan harus dibangun di atas pondasi kolaboratif yang tidak hanya memadukan kebijakan, tetapi juga memperkuat basis data terintegrasi agar intervensi kebijakan tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang baik sekalipun tidak akan menghasilkan perubahan jika pelaksanaannya di lapangan tidak presisi.
Peran Daerah dalam Menguatkan Eksekusi Kebijakan
Dalam penjelasannya, Menko Muhaimin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, terutama dalam memahami kebutuhan masyarakat lokal. Ia menilai bahwa kemampuan pemerintah pusat dalam merancang kebijakan tetap membutuhkan dukungan daerah sebagai pihak yang menerjemahkannya ke dalam program nyata.
Kemampuan daerah dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritas pembangunan disebutnya sebagai elemen penting agar kebijakan pusat tidak hanya berakhir sebagai dokumen administratif. Ia melanjutkan bahwa keseragaman eksekusi sangat menentukan keberhasilan agenda ekonomi berkeadilan.
Selain pemerintah daerah, sektor usaha dan akademisi disebut memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas ekosistem ekonomi yang mendukung produktivitas masyarakat. Pemerintah mendorong peran aktif pelaku usaha untuk membuka peluang kerja, memperkuat UMKM, dan mendukung sektor produktif seperti petani, nelayan, hingga pekerja informal.
Keterlibatan Masyarakat Produktif sebagai Penggerak Pertumbuhan
Menko Muhaimin menyampaikan bahwa pelibatan seluruh elemen bangsa menjadi syarat penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menambah angka statistik, tetapi juga mengangkat kesejahteraan rakyat secara nyata. Ia menegaskan bahwa sektor produktif seperti UMKM, petani, nelayan, dan pekerja informal memainkan peran kunci dalam memperkuat pondasi ekonomi nasional.
Menurut pemerintah, keberpihakan pada sektor tersebut bukan hanya soal membuka akses usaha maupun pelatihan, tetapi juga memastikan ekosistem usaha berjalan dalam kerangka yang mendukung keadilan ekonomi. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.
Ia menambahkan bahwa dunia akademik berperan dalam menyediakan kajian serta inovasi kebijakan untuk menopang ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Sinergi antara pemerintah, sektor usaha, akademisi, dan masyarakat diyakini dapat mempercepat perubahan struktural yang selama ini menjadi hambatan pemerataan.
Komitmen Bersama Menuju Pemerataan Berkelanjutan
Menko Muhaimin menegaskan bahwa perjalanan menuju ekonomi berkeadilan masih panjang. Namun, arah perubahan dapat dipercepat jika seluruh pihak berjalan dalam satu irama dan melaksanakan komitmen bersama secara konsisten. Menurutnya, keberhasilan agenda ekonomi tidak hanya diukur dari kecepatan pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyampaikan bahwa komitmen bersama menjadi pijakan penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mengangkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan tetap menjaga konsistensi dan saling mendukung agar kebijakan ekonomi berkeadilan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
