JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial kembali menjadi fokus utama Kementerian Sosial (Kemensos) menjelang akhir November, seiring upaya pemerintah memastikan bantuan reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) diterima masyarakat yang berhak.
Alih-alih hanya menyoroti besarnya jumlah penerima, dinamika koordinasi dan percepatan distribusi menjadi titik penting dalam pelaksanaan tahap penyaluran kali ini. Kemensos menegaskan bahwa agenda besar ini tidak hanya soal realisasi anggaran, tetapi juga memastikan kehadiran negara terasa langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan.
Dengan sistem yang terus diperbaiki, pemerintah berupaya menjamin bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima haknya secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa hambatan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses penyaluran triwulan keempat telah dimulai dan tahap pertama sudah berjalan. Hingga saat ini, terdapat 15.726.385 KPM yang telah menerima bansos reguler maupun BLTS.
Sebagian besar bantuan disalurkan melalui bank-bank Himbara, sedangkan sekitar 676 ribu KPM menerima melalui PT Pos Indonesia. Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan proses ini seefisien mungkin agar bantuan benar-benar sampai kepada para penerima yang membutuhkan.
“Kita sudah menyalurkan tahap pertama ini kepada 15.726.385 KPM. Sebagian besar melalui Himbara, dan sekitar 676 ribu lebih melalui PT Pos,” ujar Mensos dalam keterangan resmi di Kantor Kemensos.
Percepatan Penyaluran Tahap Berikutnya
Dalam agenda berikutnya, pemerintah menargetkan percepatan penyaluran tahap kedua dan ketiga yang dimulai pada pekan yang sama. Gus Ipul mengungkapkan bahwa pada tahap kedua, PT Pos Indonesia ditugaskan untuk menyalurkan bantuan kepada 11.609.092 KPM, sementara 1 juta KPM lainnya akan menerima melalui Himbara. Sedangkan untuk tahap ketiga, sebanyak 7.710.856 KPM tercatat sebagai penerima bantuan.
Dengan total target lebih dari 35 juta KPM, pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan sebelum akhir November. Penyaluran berskala besar ini menjadikan PT Pos memikul porsi distribusi terbesar sepanjang program bansos berlangsung.
“PT Pos untuk pertama kalinya mungkin akan menyalurkan lebih dari 10 juta KPM,” jelas Gus Ipul.
Ia menegaskan, pemerintah telah menyediakan pembiayaan penuh untuk seluruh proses penyaluran, termasuk operasional petugas lapangan. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak mana pun yang berupaya melakukan pemotongan dana bantuan, sebab bansos merupakan hak penuh masyarakat.
Fokus pada Pelayanan Aman dan Tepat Sasaran
PT Pos Indonesia turut menjelaskan mekanisme teknis penyaluran. Senior Vice President Government & Corporate PT Pos Indonesia, Hendra Sari, menyampaikan bahwa penyaluran tahap kedua akan dimulai pada hari Jumat, dengan proses pembayaran hanya dapat dilakukan dua hari setelah dana diserahkan kepada PT Pos.
Ia menambahkan, banyak penerima BLTS tergolong sebagai penerima baru. Oleh karena itu, PT Pos akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing KPM agar mereka mengetahui hak dan jadwal pengambilan bantuan. Hal ini dilakukan demi memastikan bantuan dapat diterima secara tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Adapun syarat pengambilan bansos tetap dibuat sederhana. KPM cukup membawa KTP, sementara pengambilan yang diwakilkan keluarga wajib menyertakan Kartu Keluarga (KK). PT Pos juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi dan jadwal penyaluran yang mencegah terjadinya kerumunan.
“Ini arahan Pak Menteri, tidak boleh ada kerumunan. Pembayaran harus teratur dan cepat karena dana ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Hendra.
Pola Distribusi yang Lebih Menjangkau Masyarakat
Untuk memastikan distribusi semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat, PT Pos menerapkan tiga pola penyaluran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima bantuan. Pertama, KPM dapat langsung datang ke kantor pos terdekat untuk menerima bantuan. Kedua, PT Pos akan melakukan metode penyaluran berbasis komunitas yang memungkinkan warga menerima bansos di lokasi yang telah ditentukan secara kolektif.
Pola ketiga disiapkan untuk KPM dengan keterbatasan mobilitas seperti lansia, penyandang disabilitas, atau penerima yang sedang sakit. Dalam mekanisme ini, petugas PT Pos akan mendatangi rumah penerima untuk memastikan mereka tetap mendapatkan haknya tanpa hambatan fisik.
Selain itu, untuk memenuhi target penyelesaian penyaluran pada akhir bulan, PT Pos memastikan proses pembayaran juga dilakukan pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Langkah ini penting karena besarnya volume bantuan yang harus disalurkan dalam kurun waktu singkat, terutama menjelang tutupnya jadwal penyaluran November.
Upaya bersama antara pemerintah pusat, PT Pos, dan bank Himbara mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bantuan yang menyentuh jutaan keluarga bisa tepat sasaran. Dengan pengawasan ketat, mekanisme yang lebih inklusif, serta waktu pelaksanaan yang dipercepat, pemerintah berharap bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
