JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara resmi melantik 1.882 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pelantikan ini mencakup pejabat administrator, pengawas, ketua subkelompok, pejabat fungsional, dan kepala sekolah, yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas birokrasi di ibu kota. Acara pelantikan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu, 19 November 2025, dan menekankan pentingnya integritas, kedisiplinan, serta kemampuan berinovasi.
Pramono menegaskan bahwa pelantikan tahap kedua ini merupakan bagian dari agenda strategis penataan birokrasi di DKI Jakarta. "Maka amanah ini menuntut komitmen kuat, kedisiplinan, integritas, serta kemampuan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta," ujar Pramono dalam sambutannya. Ia menambahkan, proses promosi, rotasi, dan mutasi jabatan seluruhnya mengacu pada ketentuan resmi, termasuk Keputusan Presiden, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara, dan Keputusan Gubernur.
Pelantikan ini tidak hanya sekadar pengangkatan jabatan, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis merit sistem. Pramono menekankan bahwa setiap pejabat harus menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan organisasi. “Semua proses mengikuti mekanisme merit sistem untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi. Maka, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus menyediakan ruang bagi pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kita harus mengembangkan inovasi pelayanan publik yang cepat dan solutif. Ini perlu terus diperkuat di seluruh wilayah Jakarta," tuturnya. Ia juga menekankan pentingnya semangat menjaga Jakarta agar tetap menjadi garda terdepan dalam keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan layanan publik.
Dari total 1.882 pejabat yang dilantik, 686 orang merupakan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan ketua subkelompok. Sementara itu, 523 pejabat fungsional dan 673 pejabat fungsional guru diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah negeri. Pelantikan dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pertama maupun perpindahan dari jabatan lain, meliputi 20 jenis jabatan fungsional dari 14 perangkat daerah.
Menurut Pramono, pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi penggerak inovasi di masing-masing unit kerja. “Pelantikan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah kesempatan bagi setiap ASN untuk menunjukkan kemampuan, meningkatkan pelayanan, dan menciptakan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Pelantikan ribuan pejabat ini menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta untuk menata birokrasi agar lebih efisien dan responsif. Pramono menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan komitmen seluruh aparatur untuk terus belajar dan beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat. “Kita harus selalu siap menyesuaikan diri, mengembangkan kompetensi, dan berinovasi agar pelayanan publik lebih cepat, tepat, dan memuaskan warga Jakarta,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mendorong pejabat baru untuk aktif berkolaborasi dengan unit kerja lainnya, membangun jejaring komunikasi yang solid, serta memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi kerja. Menurutnya, keterpaduan antarunit kerja merupakan kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Pelantikan ini juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin di lingkungan pendidikan. Pramono berharap kepala sekolah dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan, menerapkan manajemen sekolah yang profesional, dan memberikan inspirasi bagi guru serta siswa. “Kepala sekolah bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi juga pemimpin yang mampu memotivasi dan menumbuhkan inovasi di sekolah masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Pramono meminta seluruh pejabat baru untuk selalu menjunjung tinggi integritas, menghindari praktik-praktik korupsi, serta memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan berpihak pada kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Pelantikan ini menandai langkah konkret Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat birokrasi, menyiapkan SDM unggul, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Dengan pelantikan 1.882 pejabat baru, diharapkan Jakarta mampu menjadi kota yang lebih inovatif, responsif, dan berkualitas dalam melayani masyarakat.
