JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya diperbolehkan mengelola maksimal sepuluh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi yang sama.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi laporan tentang beberapa oknum yayasan yang mengelola puluhan SPPG di wilayah tertentu.
“BGN telah menetapkan satu yayasan hanya boleh mengelola 10 dapur untuk provinsi yang sama. Jadi, kalau dia pindah provinsi hanya lima, itu sudah pasti, kecuali yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi, itu kita sudah batasi,” kata Dadan.
Seleksi Mitra MBG Secara Profesional
Dadan menekankan bahwa pendaftaran menjadi mitra BGN hanya dilakukan melalui portal resmi di mitra.bgn.go.id. Seleksi mitra dilakukan secara profesional, berdasarkan kelengkapan dokumen, kemampuan, dan kesiapan yayasan untuk mengelola SPPG.
“BGN tidak pernah tahu siapa yang mendaftar karena kita dasarnya adalah profesionalisme, kelengkapan, dan kesanggupan. Kemudian, yang paling penting bagi saya, mereka yang membangun SPPG, siapapun itu, itu adalah pahlawan merah putih kita,” ujarnya.
Dengan mekanisme ini, BGN berharap semua yayasan mitra dapat bekerja secara transparan dan berorientasi pada kepentingan sosial, bukan keuntungan semata.
Peran Penting SPPG dalam Program MBG
Menurut Dadan, setiap warga yang membangun dan menjaga kualitas SPPG adalah pejuang merah putih yang mempercepat penyediaan sarana MBG untuk anak-anak Indonesia. “Karena kalau dengan uang pemerintah saja, pembangunan berjalan lambat. Saat ini sudah ada 15.267 SPPG, 100 persen itu dibangun dengan kemitraan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,” kata Dadan.
Program MBG bertujuan memenuhi hak anak atas gizi seimbang, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Dengan sistem kemitraan ini, kualitas dan distribusi layanan gizi dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh provinsi.
Layanan Aduan Interaktif SAGI 127
Untuk memastikan transparansi dan mengawasi pelaksanaan MBG, BGN meluncurkan kanal Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127. Layanan ini beroperasi selama 24 jam dan memfasilitasi masyarakat melaporkan aduan terkait program MBG, termasuk dugaan penyalahgunaan SPPG oleh oknum tertentu.
Operator SAGI 127 seluruhnya adalah pegawai BGN yang telah dilatih untuk memahami konsep makan bergizi. Mereka dapat menangani setiap isu yang disampaikan masyarakat secara cepat dan meneruskannya kepada pihak terkait.
“Mereka harus terhubung dengan isu-isu terkini. Salah satu pendidikannya adalah mempelajari semua wawancara yang sudah saya berikan karena itu adalah garis besar apa yang harus disampaikan, termasuk seluruh petunjuk teknisnya harus dikuasai, termasuk mereka juga nanti harus memahami seluruh nomor telepon kepala SPPG di seluruh Indonesia, sehingga kalau ada aduan-aduan di daerah langsung terhubung ke Kepala SPPG,” jelas Dadan.
Mengawasi Kualitas Mitra MBG
Dengan adanya batasan pengelolaan dan kanal pengaduan, BGN berupaya meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Mitra yang terbukti melanggar ketentuan bisa dikenakan sanksi atau bahkan dicabut izin pengelolaannya.
Dadan menekankan pentingnya orientasi sosial bagi seluruh yayasan mitra. Program MBG harus dilaksanakan dengan semangat gotong royong, transparansi, dan profesionalisme agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak penerima.
Kolaborasi Masyarakat dalam Program MBG
Program MBG yang berbasis kemitraan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan gizi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kontribusi yayasan, komunitas, dan individu yang aktif membangun dapur dan menjaga kualitasnya menjadi bagian penting dalam menjamin akses anak-anak terhadap gizi yang cukup.
“Siapa pun yang membangun SPPG dan menjaga kualitasnya adalah pahlawan merah putih kita. Mereka mempercepat pembangunan sarana MBG dan memenuhi hak anak-anak Indonesia. Tanpa peran mereka, pembangunan MBG akan berjalan lebih lambat,” ujar Dadan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat luas, BGN menargetkan semua dapur MBG dapat berfungsi optimal di seluruh provinsi. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat sekaligus upaya strategis untuk memenuhi hak dasar anak, yaitu gizi seimbang, agar tumbuh menjadi generasi sehat dan cerdas.
