JAKARTA - Dalam upaya menjaga stabilitas likuiditas nasional sekaligus mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah kembali mempertegas komitmennya menyalurkan dana mengendap ke sektor perbankan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal jangka pendek yang ditujukan untuk mempercepat penyaluran kredit, memperkuat daya dorong ekonomi, serta menurunkan biaya dana perbankan di tengah dinamika kondisi ekonomi global. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan perbankan memiliki ruang cukup untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah bukan sekadar instrumen untuk menambah likuiditas, tetapi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan secara cepat. Dengan posisi dana mengendap pemerintah yang tersedia di Bank Indonesia (BI), pemerintah memilih untuk mengoptimalkannya melalui mekanisme penempatan dana pada bank-bank besar. Kebijakan ini telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir dan kembali ditingkatkan melalui penambahan penempatan dana baru.
Penambahan Penempatan Dana Terbaru
Pemerintah melalui Kemenkeu telah menambah penempatan dana ke sejumlah perbankan senilai Rp 76 triliun sejak 10 November 2025. Tambahan penempatan ini menjadi kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah berjalan sejak September. Dalam penyalurannya, pemerintah memastikan dana ditempatkan pada bank yang dinilai memiliki kapasitas optimal untuk memperluas kredit serta memperkuat pembiayaan.
Rinciannya, Bank Mandiri mendapatkan jatah Rp 25 triliun, Bank BRI sebesar Rp 25 triliun, BNI sebesar Rp 25 triliun, dan yang terbaru Bank DKI menerima alokasi Rp 1 triliun. Penempatan ini kembali menambah total dana pemerintah yang telah dipindahkan dari Bank Indonesia ke perbankan, yang kini mencapai Rp 276 triliun.
Kebijakan ini menjadi langkah berkelanjutan pemerintah dalam memaksimalkan fungsi dana mengendap melalui jalur produktif, terutama dengan menempatkan dana pada bank-bank yang memiliki jaringan luas dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Kinerja Penyerapan Dana oleh Perbankan
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa kebijakan pemindahan dana pemerintah ke perbankan telah berjalan secara efektif. “Dari 12 September kemarin, kas pemerintah dari Bank Indonesia kami pindahkan ke perbankan sebesar Rp 200 triliun. Nanti kami tunjukkan sudah seberapa digunakan Rp 200 triliun ini dan ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kami harapkan dalam jangka pendek bisa cukup signifikan,” ujar Febrio.
Progres pemanfaatan penempatan dana tersebut menunjukkan hasil positif. Febrio memaparkan bahwa realisasi penyerapan Rp 200 triliun oleh bank-bank Himbara telah mencapai Rp 167,7 triliun atau setara 85% dari total dana per 22 Oktober 2025. Bank Mandiri dan BRI tercatat telah memanfaatkan seluruh alokasinya. Sementara itu, BNI telah menyerap Rp 37,4 triliun atau 68% dari total porsi Rp 55 triliun.
BTN menunjukkan realisasi sebesar Rp 10,3 triliun atau 41% dari alokasi Rp 25 triliun, sedangkan BSI telah menyerap Rp 9,9 triliun atau 99% dari porsi yang diberikan sebesar Rp 10 triliun. Perbedaan tingkat penyerapan di masing-masing bank menunjukkan variasi kebutuhan likuiditas serta strategi penyaluran kredit yang berbeda.
Dampak Likuiditas dan Biaya Dana Perbankan
Pemerintah menempatkan dana dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan biaya dana yang umumnya ditanggung perbankan. Hal ini memberikan ruang bagi bank untuk menekan cost of fund dan memperluas pembiayaan ke sektor produktif dengan bunga yang lebih kompetitif.
“Ini terutama karena yang kita tempatkan di sana lebih rendah biayanya dibanding cost of fund dari perbankan yang kita tempatkan itu. Kita tempatkan sesuai dengan bunga penempatan kita di Bank Indonesia 3,8%,” kata Febrio.
Dengan penempatan dana berbunga rendah tersebut, bank memiliki peluang untuk memperbesar kapasitas pembiayaan, terutama pada sektor yang menjadi prioritas pemerintah seperti UMKM, perumahan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi daerah. Selain mengurangi tekanan biaya, kebijakan ini juga mendorong percepatan penyaluran kredit baru, yang pada akhirnya memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Kontribusi terhadap Perekonomian dan Strategi Jangka Pendek
Penempatan dana pemerintah pada perbankan menjadi strategi jangka pendek yang dirancang untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, likuiditas perbankan harus tetap terjaga sehingga perbankan dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.
Pemerintah meyakini bahwa pemanfaatan dana ini dapat menghasilkan dampak ekonomi berantai, mulai dari peningkatan permintaan kredit hingga penguatan daya beli masyarakat. Ketika likuiditas perbankan membaik, biaya pinjaman dapat ditekan dan pelaku usaha memiliki akses pendanaan yang lebih mudah serta lebih murah.
Kemenkeu menekankan bahwa penempatan dana ini akan terus dievaluasi secara berkala. Pemerintah ingin memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan oleh perbankan untuk memperkuat pembiayaan, bukan sekadar menambah aset likuid. Tingkat penyerapan yang sudah mencapai 85% menunjukkan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan pasar.
Kebijakan dan Prospek Ke Depan
Seiring dengan penyerapan dana yang terus meningkat, pemerintah terbuka untuk menambah kembali penempatan dana apabila dibutuhkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa perbankan tetap stabil dan mampu mendukung kegiatan ekonomi domestik.
Kebijakan ini juga selaras dengan arah kebijakan fiskal pemerintah yang pro-growth dan pro-stabilitas. Pemerintah menargetkan agar momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga, terutama menjelang akhir tahun dan memasuki periode ketidakpastian global pada tahun berikutnya.
Penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan akan tetap menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengoptimalkan likuiditas. Dengan komitmen perbankan yang semakin kuat dalam menyerap dana tersebut, pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
