JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menerima penghormatan khusus berupa gelar adat dari Wali Nanggroe Aceh.
Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Tito, baik saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) maupun sebagai Mendagri saat ini.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan ucapan selamat kepada Tito atas pencapaian ini melalui kunjungan ke Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025. “Saya ucapkan selamat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri supaya sukses dan selalu bahagia kita harapkan,” ujar Muzakir.
Dalam kesempatan itu, Muzakir juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir langsung dalam upacara pengukuhan gelar adat di Banda Aceh. Ia berhalangan hadir karena harus menjalankan tugas negara yang mengharuskan dirinya bepergian ke luar kota. “Saya memohon beribu mohon maaf atas ketidakhadiran saya,” jelasnya.
Tito pun menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Muzakir maupun Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, yang berencana menganugerahkan gelar adat kepadanya. “Saya juga mengapresiasi kepemimpinan Pak Gubernur yang mampu menjalankan berbagai tugas dengan baik di Aceh,” kata Tito.
Penganugerahan gelar adat ini menjadi simbol penghormatan terhadap kontribusi Tito dalam berbagai aspek, mulai dari keamanan, hukum, pemerintahan, hingga ketertiban di Provinsi Aceh. Gelar tersebut juga mencerminkan apresiasi atas komitmen Tito dalam menjaga stabilitas serta keseimbangan antara nilai adat, syariat, hukum negara, dan kearifan lokal di wilayah tersebut.
Teungku Malik dalam surat undangannya menekankan bahwa kontribusi Tito terlihat melalui pendekatan keilmuan, kebijakan yang berimbang, dan kepemimpinan yang visioner. Semua itu dinilai memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan perdamaian dan pemerintahan yang berkeadilan di Aceh.
Lebih lanjut, momen ini memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks Aceh yang memiliki keistimewaan otonomi. Penghargaan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan kearifan lokal untuk memastikan pembangunan dan stabilitas daerah berjalan dengan harmonis.
Kehadiran Tito di Jakarta menerima ucapan selamat dari Gubernur Aceh menjadi simbol kerja sama dan penghargaan terhadap integritas pejabat publik yang berkomitmen menjaga kepentingan masyarakat Aceh. “Pemberian gelar ini bukan hanya pengakuan simbolis, tetapi juga bentuk apresiasi nyata terhadap kepedulian dan perhatian Bapak terhadap Aceh,” tambah Muzakir.
Seiring dengan itu, penganugerahan gelar adat menjadi contoh bagaimana penghormatan tradisional dan adat dapat dijadikan sarana pengakuan bagi pejabat yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan dan keamanan daerah. Hal ini sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di Aceh, yang tetap menjadi bagian penting dalam tatanan pemerintahan modern.
Penganugerahan ini juga menjadi catatan penting dalam perjalanan karier Tito, dari Kapolri hingga Mendagri, dengan rekam jejak kepemimpinan yang menonjol dalam menjaga ketertiban, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Gelar adat ini diharapkan bisa menjadi simbol keberlanjutan kerjasama antara pemerintah pusat dan Aceh dalam menciptakan kebijakan yang harmonis serta berkeadilan.
Dengan penghargaan ini, Tito diharapkan terus menjadi teladan dalam kepemimpinan yang mengedepankan integritas, keseimbangan antara hukum dan adat, serta pendekatan kebijakan yang inklusif. Penganugerahan gelar adat menjadi wujud nyata dari pengakuan masyarakat Aceh terhadap dedikasi dan pengabdian Tito, sekaligus menguatkan hubungan emosional dan budaya antara pemerintah pusat dan daerah.
