JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa penyerapan anggaran kementerian pada tahun 2025 menyentuh angka Rp1.531 triliun. Jumlah tersebut setara dengan realisasi sebesar 98,62 persen dari pagu tanpa blokir yang dialokasikan senilai Rp1.552 triliun, sehingga berhasil melewati target awal sebesar 97 persen.
“Berdasarkan jenis belanja realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2025 untuk belanja modal sebesar 99,49 persen, belanja barang sebesar 98,30 persen, dan belanja pegawai sebesar 98,94 persen. Adapun, rata-rata realisasi anggaran per unit eselon 1 Kemendag sebesar 97,9 persen,” kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dalam Agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKBP) APBN tahun anggaran 2025, yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (16/07/2026).
Bukan hanya mencatatkan penyerapan anggaran yang optimal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun mengantongi nilai kinerja anggaran di angka 92,31 persen. Di samping itu, perolehan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 sukses menyentuh 96,88 persen dan mendapat predikat Sangat Baik.
Budi menyebutkan bahwa kinerja di sektor perdagangan pun turut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Di sepanjang tahun 2025, surplus perdagangan untuk masa Januari-Desember 2025 mampu menembus 41,05 miliar dolar Amerika Serikat (AS), diiringi pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sebesar 7,03 persen, kenaikan ekspor nonmigas 7,96 persen, serta peningkatan rasio ekspor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 3,03 persen.
Budi mengungkapkan bahwa hasil positif ini dipicu oleh komitmen terhadap tiga program strategis Kemendag.
Langkah tersebut mencakup pengamanan pasar dalam negeri yang diterapkan lewat peningkatan kepastian dan kemudahan berbisnis, penguatan produk lokal, penyediaan fasilitasi sertifikasi produk, perumusan kebijakan dagang yang mendorong hilirisasi, pengetatan pengawasan atas barang impor ilegal, serta perlindungan industri domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil.
Kemendag juga menempuh langkah ekspansi pasar ekspor yang difokuskan pada penguatan diplomasi perdagangan, pembukaan akses pasar baru di negara-negara non-tradisional, peningkatan kegiatan promosi, serta penyebaran informasi ekspor.
Selain itu, ada pula program UMKM bisa ekspor yang diarahkan guna mendorong keterlibatan UMKM dalam kancah ekspor lewat peningkatan kapasitas, pendampingan kewirausahaan, pelatihan ekspor-impor, optimalisasi potensi produk lokal, hingga penguatan peran dari agregator UMKM.
“Melalui pelaksanaan ketiga program strategis tersebut, Kemendag menegaskan komitmennya untuk memperkuat daya saing nasional, memperluas kontribusi ekspor, serta memastikan bahwa manfaat perdagangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Budi.
Budi menuturkan bahwa Kemendag pun kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya selama 4 tahun secara berturut-turut, tepatnya dari tahun anggaran 2022 hingga 2025.
Merujuk pada laporan tersebut, Budi mengharapkan adanya dukungan penuh terhadap program-program kerja Kemendag ke depan demi memperkuat daya saing nasional, memperluas andil ekspor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.