JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sukses memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menorehkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,64 persen selama tahun 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kesuksesan pelbagai program pendidikan nasional tidak terlepas dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas,” ujar Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta Pusat pada Kamis (16/07/2026).
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, selama periode 2025, Kemendikdasmen memegang kuasa anggaran senilai Rp64,34 triliun dengan jumlah realisasi menyentuh Rp62,17 triliun atau setara 96,64 persen.
Apabila tidak mengalkulasi pagu yang terkena blokir, maka persentase realisasi anggaran kementerian ini menyentuh angka 98,55 persen.
Dana tersebut, menurut Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dialokasikan demi mendanai bermacam program utama pendidikan, mulai dari subsidi Digitalisasi Pembelajaran, Revitalisasi Satuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Pendidikan Profesi Guru (PPG), sampai penguatan pendidikan vokasi serta eskalasi mutu pembelajaran.
Meninjau aspek akuntabilitas keuangan negara, Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 sukses mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
“Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 ini telah diaudit oleh BPK RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Mu'ti.
Di samping itu, Kemendikdasmen pun menyabet predikat BB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Predikat A bagi Indeks Pelayanan Publik, serta capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada angka 88,70 dengan predikat Sangat Baik.
“Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik, dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Kemendikdasmen mendapatkan alokasi pagu anggaran senilai Rp56,68 triliun yang setelah itu disesuaikan menjadi Rp50,02 triliun pasca-adanya efisiensi anggaran.
Pihak pemerintah kemudian merestui adanya dana tambahan sebesar Rp57,71 triliun demi menyokong Program Kerja Prioritas Nasional sekaligus penanggulangan fasilitas pendidikan pascabencana di daerah Sumatra.
"Kemendikdasmen senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Mu'ti.