JAKARTA - Pihak Badan Gizi Nasional secara resmi memberikan klarifikasi tegas untuk membantah segala bentuk keterkaitan institusi mereka dengan kanal media bernama MBG TV.
Munculnya kanal media sosial yang menggunakan nama identik dengan program unggulan pemerintah tersebut telah menimbulkan spekulasi serta kebingungan di tengah masyarakat luas saat ini.
Badan Gizi Nasional (BGN) merasa perlu meluruskan informasi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan citra program Makan Bergizi Gratis di mata publik nasional.
Pernyataan bantahan ini disampaikan secara resmi pada Jumat 27 Februari 2026 guna memastikan bahwa kanal tersebut bukanlah saluran komunikasi resmi yang dikelola oleh pihak kementerian.
Klarifikasi Resmi Badan Gizi Nasional Terhadap Akun Media Sosial Liar
Pihak BGN menegaskan bahwa hingga saat ini mereka hanya memiliki saluran komunikasi resmi yang telah diverifikasi dan diumumkan melalui kanal administrasi negara yang sah secara hukum.
Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan selektif dalam menerima informasi yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya di internet.
Setiap akun media sosial atau kanal televisi daring yang menggunakan nama MBG tanpa izin resmi merupakan tindakan yang berada di luar tanggung jawab teknis Badan Gizi Nasional.
Bahaya Disinformasi Terkait Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis
Program MBG merupakan inisiatif nasional yang sangat krusial sehingga penyebaran informasi yang tidak akurat melalui kanal seperti MBG TV dikhawatirkan dapat memicu narasi yang menyesatkan masyarakat.
BGN mengingatkan bahwa segala bentuk sosialisasi mengenai mekanisme penyaluran anggaran dapur atau prosedur teknis hanya akan dikeluarkan melalui pengumuman resmi dari pimpinan Badan Gizi Nasional sendiri.
Upaya pencatutan nama program untuk kepentingan konten media tertentu dapat mengganggu fokus pemerintah dalam melakukan edukasi gizi yang benar kepada jutaan anak sekolah di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah Hukum Dan Pengawasan Terhadap Penggunaan Identitas Program Pemerintah
Badan Gizi Nasional saat ini tengah mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi identitas serta merek program negara dari penyalahgunaan oleh pihak swasta atau oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tim hukum institusi terus melakukan pemantauan terhadap kanal-kanal digital yang mencoba mengambil keuntungan dari popularitas program pemerintah dengan menyebarkan berita yang belum teruji kebenarannya secara data ilmiah.
Pengawasan ketat ini dilakukan demi menjaga integritas program agar tetap bersih dari kepentingan politik maupun komersial yang dapat memecah belah opini publik terhadap keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Himbauan Kepada Masyarakat Untuk Verifikasi Informasi Lewat Kanal Resmi
Masyarakat disarankan untuk selalu melakukan pengecekan ulang terhadap setiap informasi yang beredar di platform video maupun artikel daring mengenai jadwal distribusi maupun bantuan dana operasional dapur.
Kanal resmi pemerintah selalu menyediakan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sementara kanal liar sering kali hanya mencari jumlah penonton dengan menyajikan judul-judul yang bersifat sangat provokatif sekali.
Partisipasi aktif warga dalam melaporkan akun-akun palsu yang meresahkan akan sangat membantu pemerintah dalam menjaga kelancaran implementasi program gizi nasional yang sedang berjalan intensif pada tahun 2026 ini.
Komitmen Badan Gizi Nasional Dalam Menjaga Transparansi Komunikasi Publik
BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui platform yang mudah diakses namun tetap terjaga keamanannya dari potensi peretasan maupun pemalsuan identitas oleh pihak luar yang jahat.
Transformasi digital dalam penyampaian informasi akan terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan edukasi yang jernih langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara kanal yang memiliki agenda tersembunyi di baliknya.
Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen bangsa termasuk dalam menjaga kebersihan ruang digital dari praktik disinformasi yang merugikan kepentingan masa depan generasi bangsa.