JAKARTA - Indonesia menegaskan posisi strategisnya dalam aksi iklim regional dengan menyoroti peran kehutanan sosial serta penerapan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) dan pendekatan ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN.
Komitmen ini diutarakan dalam rangkaian kegiatan COP30 yang berlangsung di Belem, Brasil, sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.
Julmansyah, Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat pada Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI, menyampaikan bahwa hutan bukan sekadar ruang hijau, melainkan pilar kehidupan bagi jutaan orang di ASEAN.
Hutan menyediakan mata pencaharian, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjadi elemen krusial dalam mitigasi perubahan iklim. “Hutan-hutan ini bukan hanya ekosistem, tetapi fondasi mata pencaharian, identitas budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim di kawasan kita,” ujar Julmansyah.
Kawasan ASEAN memiliki lebih dari 206 juta hektar hutan yang mencakup hampir setengah dari luas daratan regional. Dengan jumlah tersebut, strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi elemen utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Negara-negara ASEAN pun menetapkan hutan sebagai pilar dalam strategi iklim mereka melalui Nationally Determined Contribution (NDC) yang semakin ambisius dan inisiatif regional seperti ASEAN Vision 2045.
Salah satu capaian penting yang disoroti adalah finalisasi Pedoman dan Alat Bantu implementasi NbS dan EbA di ASEAN. Dokumen ini dikembangkan melalui kolaborasi antara Kelompok Kerja ASEAN tentang Kehutanan Sosial, Kelompok Kerja ASEAN tentang Perubahan Iklim Hutan, UN-REDD, dan berbagai mitra internasional. Pedoman tersebut memberikan arahan praktis berbasis sains, menempatkan komunitas sebagai pusat pengelolaan, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang.
Dalam Talk Show Kehutanan Sosial di Paviliun ASEAN, Julmansyah juga menyampaikan posisi ASEAN terkait isu kehutanan secara global. Dua fokus utama ditekankan. Pertama, ASEAN menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang berkelanjutan dan dapat diprediksi untuk mendukung perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini mencakup implementasi penuh REDD+, pengelolaan hutan lestari, serta NbS dan EbA.
“Pendanaan iklim harus memfasilitasi implementasi penuh REDD+, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Solusi Berbasis Alam dan Ekosistem,” tegas Julmansyah. Dukungan pendanaan semacam ini diyakini krusial untuk memperkuat kesiapan dan kapasitas institusional negara-negara anggota ASEAN dalam mitigasi dan adaptasi berbasis hutan.
Kedua, ASEAN menekankan pengembangan kapasitas teknis dan institusional melalui peningkatan kemampuan MRV (Monitoring, Reporting, Verification), akuntansi karbon, dan pelaporan transparan di bawah Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan.
Tujuannya adalah membangun sistem yang kuat untuk memantau implementasi NDC secara akurat dan bertanggung jawab. Julmansyah menekankan bahwa pengembangan kapasitas ini harus mendorong kolaborasi regional yang inklusif, memfasilitasi transfer teknologi, serta mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi antarnegara.
Lebih jauh, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Kehutanan sosial tidak hanya berfokus pada konservasi hutan, tetapi juga pada penguatan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal. Penerapan NbS dan EbA berperan menjaga ekosistem sekaligus memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat setempat, seperti peningkatan pendapatan dari hasil hutan non-kayu, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan perlindungan terhadap risiko bencana alam.
Indonesia, melalui COP30, menegaskan bahwa hutan ASEAN harus dilindungi sambil tetap memberdayakan komunitas yang hidup di sekitarnya. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi.
Julmansyah menutup penyampaiannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan solidaritas regional. “Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN di mana hutan dilindungi, komunitas diberdayakan, dan masa depan iklim kita terjamin,” ujarnya.
Kesatuan ASEAN dalam menjadikan kehutanan sosial, NbS, dan EbA sebagai pilar aksi iklim menunjukkan bahwa upaya regional bukan sekadar simbol, tetapi langkah nyata untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi yang ambisius.
Dengan pedoman praktis, kapasitas institusional yang diperkuat, serta dukungan pendanaan iklim yang memadai, ASEAN berada pada jalur yang tepat untuk memastikan hutan tetap menjadi sumber kehidupan, identitas budaya, dan pilar ketahanan iklim bagi generasi mendatang.