JAKARTA - Penguatan kualitas sumber daya manusia kembali menjadi perhatian utama pemerintah melalui penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh keterlibatan ahli gizi dalam setiap prosesnya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, ia menekankan bahwa profesi ahli gizi bukan hanya pelengkap, tetapi unsur wajib dalam pelaksanaan MBG agar dampak program dapat terukur dan terjamin.
Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan bahwa kualitas SDM merupakan faktor krusial untuk menentukan kemajuan bangsa, dan salah satu fondasi pembentuk SDM unggul adalah kecukupan asupan gizi sejak dini. Oleh sebab itu, MBG tidak hanya menjadi program prioritas, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang sesuai standar.
Peran Penting Ahli Gizi dalam Penyelenggaraan MBG
Dalam penjelasannya, Zulhas menekankan bahwa penyelenggaraan MBG tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ahli gizi yang bertugas memastikan kelayakan menu, komposisi, dan kualitas gizi yang diberikan. Program ini tidak hanya menyangkut pemberian makanan, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kecukupan zat gizi yang diterima anak-anak sebagai penerima manfaat.
"MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena diukur nanti," ujar Zulhas. Penegasan itu menunjukkan bahwa standar kualitas menjadi fokus utama dalam implementasi MBG. Pengukuran dan verifikasi gizi hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional yang memahami aspek kesehatan dan nutrisi secara ilmiah.
Menurut Zulhas, jika Indonesia ingin bergerak maju, maka fondasi pembangunan harus dimulai dari peningkatan kualitas SDM. Kualitas tersebut hanya bisa terbentuk melalui asupan gizi yang tepat. Ia menegaskan kembali pentingnya peran ahli gizi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan program. "Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," katanya.
Penguatan Tata Kelola Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Nasional
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperkuat pelaksanaan MBG, dibentuklah tim koordinasi penyelenggaraan program. Langkah ini ditempuh untuk menyempurnakan tata kelola sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan tanpa risiko. Zulhas menegaskan bahwa fokus utama bukan sebatas pada angka atau statistik penerima program, melainkan keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak-anak Indonesia.
“Kita tidak ingin ada risiko apapun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita. Maka dibentuk tim koordinasi ini, kami setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini,” ujarnya.
Tim koordinasi ini berada langsung di bawah pengawasan presiden, yang menunjukkan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan. Zulhas menjelaskan bahwa peran tim tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan berbagai kebijakan lintas sektor berjalan selaras.
Sinergi Lintas Kementerian untuk Menangani Tantangan MBG
Menurut Zulhas, tim koordinasi MBG tidak hanya fokus pada pelaksanaan teknis, tetapi juga menangani sejumlah isu strategis, termasuk menyelaraskan kebijakan antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa program besar seperti MBG tidak bisa berdiri sendiri; dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk memastikan target program tercapai.
Ia menyampaikan bahwa tim ini terdiri dari 13 kementerian dan lembaga yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung kelancaran program. Dengan cakupan yang luas, pelaksanaan MBG membutuhkan mekanisme pengawasan, evaluasi, hingga penyelesaian masalah di lapangan yang melibatkan banyak pihak.
“Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena (MBG) ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini,” ujar Zulhas.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menilai MBG sebagai program strategis yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan bangsa. Kesuksesannya menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah dalam mengelola program yang menyangkut masa depan generasi muda.
Penguatan Peran Pelaksana Harian dan Badan Gizi Nasional
Tim koordinasi MBG dijalankan dengan dukungan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang sebagai ketua pelaksana harian. Peran pelaksana harian ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antar-instansi, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program di lapangan.
Dengan melibatkan BGN, program MBG dipastikan berjalan dengan pendekatan berbasis data dan ilmu gizi yang akurat. Kolaborasi ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan, sehingga setiap hambatan dapat segera diatasi dan setiap kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan bukti ilmiah.
Tim pelaksana ini bertugas tidak hanya mengawasi pelaksanaan harian, tetapi juga mengoptimalkan koordinasi dan integrasi antar-lembaga agar pelaksanaan MBG sesuai standar yang ditetapkan. Kegiatan monitoring yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat memastikan bahwa hasil program benar-benar memberikan perubahan signifikan pada kondisi gizi anak-anak.
Konsistensi Pemerintah Wujudkan SDM Unggul Melalui MBG
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam membangun SDM unggul. Keterlibatan ahli gizi, pembentukan tim koordinasi nasional, dan sinergi lintas sektor menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi memadai.
Dengan implementasi yang terus disempurnakan setiap hari, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program bantuan pangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia Indonesia masa depan. Apabila program ini berjalan sesuai harapan, Indonesia akan memiliki generasi yang lebih sehat, produktif, dan kompetitif.