JAKARTA - Upaya menjaga keamanan pangan nasional kembali mendapat sorotan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun, kali ini fokus perhatian diarahkan pada pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengawasan pangan berjalan lebih efektif, khususnya menjelang implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM Taruna Ikrar menilai bahwa harmonisasi kebijakan ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang berkelanjutan dan mampu menjangkau seluruh wilayah hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Menurut Taruna Ikrar, koordinasi yang solid antara berbagai level pemerintahan bukan hanya memastikan regulasi berjalan konsisten, tetapi juga memudahkan proses pengawasan di lapangan.
Pemerintah daerah, yang sering kali berhubungan langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat, berperan besar dalam menindaklanjuti kebijakan pusat. Karena itu, harmonisasi menjadi unsur vital dalam menjaga keamanan pangan, sekaligus mendukung keberhasilan program nasional seperti MBG yang membutuhkan pemantauan ketat terhadap kualitas dan keamanan bahan makanan.
Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci Pengawasan Pangan
Dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta pada Rabu, Taruna Ikrar menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar upaya pengawasan keamanan pangan berjalan optimal. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan kedua pihak ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, terutama dalam konteks pelaksanaan program-program besar yang membutuhkan pengawasan menyeluruh.
“Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung program nasional MBG dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan daerah,” ujar Taruna.
Ia juga menggarisbawahi bahwa sinkronisasi kebijakan akan memastikan berbagai kegiatan, seperti pengawasan pasar, pembinaan terhadap UMKM, edukasi publik, dan pengendalian risiko kesehatan, dapat berlangsung dengan lebih terukur. Konsistensi ini menjadi penting karena setiap wilayah memiliki dinamika pasar serta tantangan kesehatan yang berbeda-beda. Dengan kebijakan yang terintegrasi, daerah dapat menjalankan pengawasan sesuai standar nasional tanpa kehilangan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lokal.
Penguatan Koordinasi Lewat Kunjungan Kerja
Pernyataan Taruna Ikrar tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada Senin, 17 November 2025. Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda penguatan koordinasi strategis antara BPOM dan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengawasan obat dan makanan.
Dalam kesempatan itu, Taruna memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Ia menyebut bahwa dukungan tersebut sangat penting mengingat BPOM tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa kolaborasi lintas sektor.
Pemprov Kalimantan Selatan selama ini diketahui aktif memberikan dukungan fasilitas, kolaborasi kebijakan, serta memperkuat koordinasi dengan unit-unit pelaksana teknis BPOM, seperti Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai POM di Tabalong, dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Dukungan ini mencakup penyediaan sarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pengawasan, termasuk laboratorium, peralatan inspeksi, hingga pendampingan terhadap pelaku usaha lokal.
Pembahasan Hibah Tanah untuk Penguatan Infrastruktur BPOM
Dalam forum koordinasi tersebut, sejumlah agenda strategis turut dibahas. Salah satu yang menjadi sorotan adalah hibah tanah seluas 6.924 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada BPOM. Hibah ini ditujukan untuk pembangunan Balai POM baru di daerah tersebut sebagai langkah peningkatan infrastruktur pengawasan.
Pembangunan fasilitas baru ini diperkirakan akan memperkuat kapasitas BPOM dalam memantau peredaran pangan, obat-obatan, dan produk lainnya yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Dengan adanya infrastruktur yang lebih memadai, proses pemeriksaan dan pengujian sampel diharapkan lebih cepat dan akurat. Selain itu, keberadaan Balai POM di Tabalong juga akan memperluas jangkauan pengawasan ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau secara optimal.
Taruna Ikrar menilai hibah tanah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung tugas BPOM. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat pengawasan keamanan pangan, tetapi juga mendukung ekosistem usaha lokal agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.