JAKARTA - Langkah hilirisasi mineral kembali mendapat dorongan signifikan seiring kesiapan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mengoperasikan fasilitas smelter aluminium tahap perdana pada akhir 2025.
Arah baru industri logam ringan nasional ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memperkuat rantai pasok domestik sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas. Dengan memusatkan perhatian pada kesiapan operasional tungku smelter, ADMR berupaya memastikan transisi menuju produksi komersial dapat berlangsung secara bertahap dan terukur.
Sebagai bagian dari grup PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), ADMR melalui anak usahanya PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) terus mengejar penyelesaian pembangunan smelter yang berlokasi di Kalimantan Utara.
Corporate Communication Alamtri Resources, Karina Novianti, menyampaikan bahwa progres konstruksi terus berjalan, meski detail teknis belum dapat disampaikan lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas itu telah dirancang dalam tiga tahap dengan total kapasitas mencapai 1,5 juta ton aluminium ingot per tahun.
“Saat ini kami fokus untuk memulai pengoperasian beberapa pot smelter aluminium untuk tahap pertama yang ditargetkan pada akhir 2025,” ujar Karina.
Arah Pengembangan Smelter Aluminium
Pada fase awal, smelter aluminium tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 500.000 ton aluminium ingot per tahun. Karina menambahkan bahwa penjualan produk dari produksi tahap pertama akan menyasar pasar domestik maupun pasar ekspor, meskipun ia belum merinci proporsi atau negara tujuan ekspor tersebut.
Sebelumnya, Direktur ADMR sekaligus Presiden Direktur Kalimantan Aluminium Industry, Wito Krisnahadi, menuturkan bahwa produksi smelter aluminium akan dijalankan secara bertahap atau ramp up. Proses peningkatan kapasitas ini diprediksi mencapai level optimal pada September atau Oktober 2026.
“Ramp up sampai tahun depan, sekitar September atau Oktober. Baru di 2027 akan bisa kapasitas penuh,” jelas Wito dalam sebuah media meeting beberapa waktu lalu.
Setelah tahap pertama tuntas, ADMR telah menyiapkan agenda pengembangan lebih lanjut hingga kapasitas produksi mencapai 1,5 juta ton per tahun. Namun, realisasi lanjutan itu masih menunggu kesiapan pasokan energi hijau, terutama dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk.
PLTA berkapasitas 1.375 MW tersebut tengah dikerjakan entitas usaha ADRO lainnya, PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN), yang merupakan joint venture antara ADRO, Sarawak Energy Berhad, dan PT Kayan Patria Pratama.
Posisi Industri Aluminium Saat Ini
Pemerintah menilai percepatan hilirisasi mineral, termasuk alumunium, sebagai faktor penting mendongkrak nilai tambah nasional. Ketua Tim Kerja Industri Logam Bukan Besi Direktorat Industri Logam Kemenperin, Yosef Danianta Kurniawan, mengatakan bahwa Indonesia masih lebih dominan mengekspor bahan antara dibandingkan produk jadi.
“Harapannya di tahun-tahun ke depan impor semakin menurun dengan dukungan beroperasinya fasilitas refinery, sehingga produk alumina yang dihasilkan bisa menjadi sumber bahan baku di smelter,” terang Yosef.
Berdasarkan data Kemenperin, total kapasitas output smelter aluminium nasional saat ini mencapai 775.000 ton per tahun. Kapasitas tersebut diproyeksikan menembus 1 juta ton pada tahun depan, kemudian meningkat menjadi 1,02 juta ton pada 2026 dan 1,27 juta ton pada 2027. Kenaikan kapasitas didorong ekspansi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), optimalisasi produksi PT Hua Chin, serta beroperasinya PT Kalimantan Aluminium Industry mulai 2026 dan optimal pada 2027.
Penambahan kapasitas ini akan memperkuat suplai bahan baku untuk industri hilir seperti kabel listrik, aluminium plate/sheet/foil, pengecoran logam, hingga industri ekstrusi, dengan kebutuhan sekitar 1 juta ton aluminium per tahun. Pemerintah berharap peningkatan nilai tambah dapat meningkatkan ekspor produk jadi, bukan lagi hanya alumina maupun ingot.
“Harapannya hilirisasi ini tidak hanya berhenti sampai ke smelter aluminium, tetapi produk yang dihasilkannya dapat dimanfaatkan oleh industri yang lebih hilir. Sehingga nantinya ekspor tidak lagi dalam bentuk alumina maupun ingot, tetapi sudah ekspor dalam bentuk produk jadi,” tutur Yosef.
Dorongan Kebijakan untuk Industri Aluminium
Untuk meningkatkan daya saing nasional, Kemenperin menilai perlunya dukungan kebijakan yang mampu menekan biaya energi, salah satu komponen terbesar dalam produksi aluminium. Yosef menyebut bahwa industri aluminium idealnya dapat menerima manfaat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Dengan HGBT, pelaku industri dapat memperoleh harga gas lebih murah dibandingkan harga komersial yang berada di kisaran US$12–US$14 per MMBTU. Saat ini, sektor industri yang menerima HGBT menikmati harga US$6–US$7 per MMBTU. “Selisih harga di atas, tentu akan berdampak positif bagi kinerja industri aluminium, sehingga bisa menurunkan biaya produksi yang signifikan,” jelas Yosef.
Selain itu, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk Smelter Grade Alumina (SGA). Kebijakan ini ditujukan agar produksi alumina dalam negeri lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan smelter domestik, bukan diekspor seluruhnya.
“Kebijakan DMO untuk SGA menjadi salah satu opsi ke depan. Ketika smelter aluminium bertambah secara kapasitas, tentu kebutuhan SGA akan meningkat,” kata Yosef.
ADMR belum menanggapi wacana pemberian insentif tersebut. Namun, Karina menegaskan komitmen perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. “Alamtri berkomitmen untuk senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah termasuk kebijakan yang dapat mendukung program hilirisasi nasional,” tutupnya.