JAKARTA - Persepsi masyarakat terhadap kecepatan pelayanan aparat kembali menjadi sorotan setelah Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan adanya kecenderungan warga lebih memilih melapor ke Pemadam Kebakaran (Damkar) dibandingkan ke kepolisian.
Fenomena ini, menurut Dedi, muncul karena publik menilai Damkar memiliki respons yang lebih cepat dalam menerima dan menindaklanjuti laporan. Pengakuan tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 18 November 2025, sekaligus menjadi refleksi penting bagi Polri untuk memperbaiki kecepatan layanan pada unit-unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dedi menegaskan bahwa masyarakat saat ini lebih mudah menghubungi Damkar karena unit tersebut dinilai memiliki keunggulan dalam hal respons cepat atau quick response. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi publik terhadap efektivitas layanan antara kedua institusi. "Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response-nya cepat," kata Dedi.
Pengamatan tersebut membuka pembahasan lebih luas mengenai standar layanan Polri, khususnya dalam ketepatan waktu merespons laporan. Situasi ini turut menimbulkan pertanyaan publik mengenai bagaimana sistem pelayanan kepolisian bekerja dan apa langkah pembenahan yang tengah disiapkan institusi untuk mengatasi sorotan tersebut.
Respons Kepolisian Dinilai Masih Belum Optimal
Dalam rapat tersebut, Dedi memaparkan bahwa salah satu faktor utama yang membuat masyarakat memilih Damkar adalah lambatnya quick response time di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Ia menjelaskan bahwa kecepatan respons Polri saat ini masih berada di atas standar internasional yang ditetapkan oleh badan dunia.
"Di bidang SPKT, dalam laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki," terang Dedi.
Kondisi waktu tanggap yang melampaui batas ideal ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Dalam kasus-kasus yang membutuhkan tindakan cepat—baik pertolongan pertama, potensi ancaman, ataupun gangguan kamtibmas—masyarakat akhirnya lebih memilih menghubungi instansi lain yang mereka yakini bisa bergerak lebih sigap.
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa evaluasi terhadap sistem pelayanan SPKT menjadi hal yang sangat mendesak. Sebagai pintu depan pelayanan kepolisian, kualitas dan kecepatan respons SPKT akan sangat menentukan bagaimana masyarakat menilai profesionalisme Polri.
Langkah Pembenahan Sistem Layanan Pelaporan Polri
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Dedi menegaskan bahwa Polri telah menetapkan pembenahan sistem pelaporan sebagai salah satu prioritas utama. Fokus utama adalah optimalisasi layanan aduan 110, yang selama ini menjadi kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai jenis laporan.
"Dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit," tandas Wakapolri.
Perbaikan yang dimaksud mencakup peningkatan kapasitas operator, penajaman SOP layanan, serta pemanfaatan teknologi yang memungkinkan proses identifikasi dan penanganan laporan berlangsung lebih cepat. Dengan percepatan sistem ini, Polri berharap dapat menurunkan waktu respons hingga sesuai standar internasional.
Dedi menambahkan bahwa perbaikan layanan publik menjadi elemen yang sangat penting, bukan hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari sisi citra institusi. Menurutnya, wajah Polri sebagian besar dibentuk oleh kualitas layanan langsung yang dirasakan warga sehari-hari.
"Pelayanan publik ini juga hal yang paling pokok, fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik," pungkasnya.
Kebutuhan Transformasi Layanan Publik Kepolisian
Pengakuan Wakapolri mengenai perbandingan kecepatan respons antara Damkar dan Polri menunjukkan bahwa transformasi layanan publik kepolisian masih memerlukan percepatan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga perbaikan struktur, teknologi, serta kultur pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Kondisi di lapangan juga memperlihatkan bahwa masyarakat kini semakin mengharapkan respons instan dari institusi keamanan, terutama dalam situasi darurat. Ketika respons tersebut tidak secepat yang dibutuhkan, publik akan mencari alternatif layanan. Dalam konteks ini, Damkar telah menjadi opsi yang dinilai lebih sigap.
Di sisi lain, evaluasi yang disampaikan Dedi memberikan gambaran bahwa Polri menyadari adanya gap pelayanan yang harus segera diatasi. Langkah-langkah pembenahan yang sedang dilakukan institusi menjadi sinyal positif bahwa kepolisian ingin kembali meraih kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih cepat, terukur, dan profesional.
Untuk itu, proses pembenahan yang tengah berlangsung diharapkan tidak hanya berhenti pada optimalisasi layanan 110, tetapi juga menyentuh seluruh sistem pelayanan publik Polri. Pembaruan teknologi, penyederhanaan birokrasi internal, dan peningkatan kapasitas personel menjadi langkah-langkah lanjutan yang dinilai penting.
Selain itu, keterbukaan informasi dan transparansi kinerja layanan dapat menjadi pendekatan tambahan untuk menunjukkan keseriusan Polri dalam memperbaiki respons publik. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat perkembangan nyata dari upaya-upaya tersebut.
Arah Pembenahan Menuju Layanan Kepolisian yang Lebih Cepat
Pengakuan Wakapolri tidak hanya menggambarkan tantangan internal, tetapi juga peluang untuk melakukan transformasi besar dalam pelayanan kepolisian. Meski saat ini masyarakat masih melihat Damkar sebagai institusi yang lebih cepat merespons, upaya peningkatan layanan yang sedang dilakukan Polri menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Jika optimalisasi layanan aduan 110 dan pembenahan sistem SPKT berjalan sesuai target, bukan tidak mungkin tingkat kepercayaan publik terhadap Polri akan membaik. Layanan yang semakin cepat dan efisien dapat menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan persepsi antara Damkar dan Polri dalam hal respons darurat.
Pada akhirnya, Polri berharap kehadiran pelayanan publik yang lebih efektif akan semakin menguatkan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.