JAKARTA - Peningkatan kualitas desa wisata menjadi fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata nasional.
Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nurshanty, menyoroti perlunya pedoman baku dalam penilaian desa wisata di Indonesia, karena selama ini kriteria penghargaan yang diberikan berbeda-beda dan belum memiliki standardisasi jelas. Hal ini penting agar evaluasi desa wisata dapat berjalan adil dan transparan bagi semua pihak.
Menurut Evita, timnya telah melakukan kunjungan ke sejumlah desa wisata penerima penghargaan untuk menelusuri dasar penilaian yang digunakan. Saat ini, desa wisata dikategorikan dalam empat level—perintis, berkembang, maju, dan mandiri—yang masing-masing memiliki persyaratan berbeda. “Kita bertanya, apa sih dasar penilaiannya? Karena belum ada standardisasi desa wisata. Itu sebabnya panja pariwisata ini kami bentuk,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program penguatan desa wisata melalui kolaborasi lintas lembaga. Salah satunya adalah program Koperasi Merah Putih yang menyasar 80 desa wisata untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan mereka.
Selain itu, program sertifikasi halal bekerja sama dengan BPJPH telah berkembang signifikan. Dari sebelumnya hanya 20 desa yang tersertifikasi, kini 1.500 desa wisata telah memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Menurut Widi, sertifikasi ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik, tetapi juga mempermudah penetrasi wisatawan Muslim mancanegara.
Wakil Menteri Ni Luh Puspa menambahkan, pendampingan desa wisata masih difokuskan pada desa-desa pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 karena keterbatasan anggaran. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sertifikasi, pelatihan manajerial, pengembangan produk kreatif, hingga pelatihan promosi. Program ini dijalankan bersama mitra strategis seperti Bank Indonesia, BCA, Astra, dan pelaku swasta lainnya.
Pelatihan ekonomi kreatif menjadi salah satu perhatian, meliputi pembuatan media promosi, manajemen usaha, hingga pengembangan produk lokal. Program Gerakan Wisata Bersih 2025 juga dilaksanakan di desa wisata untuk membangun kebiasaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Program ini direncanakan berlanjut pada 2026 dan melibatkan seluruh kedeputian di Kemenpar.
Dari sisi pemasaran, desa wisata akan terus didorong melalui partisipasi dalam booth, pameran, dan promosi digital. Kampanye digital yang lebih masif pada 2026 diharapkan mampu meningkatkan visibilitas desa wisata dan kualitas layanan secara keseluruhan. “Kami ingin kualitas desa wisata ikut naik sesuai visi pariwisata berkualitas yang digagas Bu Menteri,” ujar Wamen.
Selain itu, pemerintah memfasilitasi pertemuan antara pelaku UMKM desa wisata dengan investor dan lembaga pembiayaan melalui kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Pendekatan lintas sektor ini dilakukan bersamaan dengan pengembangan destinasi oleh kedeputian infrastruktur dan perluasan event di desa wisata, termasuk festival lokal seperti Festival Desa Penglipuran dan ajang lari desa wisata di Makassar.
Dengan berbagai program penguatan lintas kedeputian dan dukungan mitra, pemerintah berharap jumlah desa wisata yang mendapatkan pendampingan dan bantuan dapat meningkat pada 2026. “Mudah-mudahan dengan anggaran yang lebih baik tahun depan, kita bisa menjangkau lebih banyak desa wisata,” ungkap Wamen.
Langkah ini diharapkan dapat menjawab sorotan DPR terkait perlunya standardisasi desa wisata. Dengan pedoman baku, desa wisata akan lebih mudah mengukur kemajuan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berdampak positif pada ekonomi lokal. Pemerintah optimistis kombinasi antara pelatihan, pendampingan, promosi digital, serta sertifikasi akan mendorong desa wisata di Indonesia menjadi destinasi yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
Secara keseluruhan, penguatan desa wisata ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan, budaya, dan sosial. Dengan pendekatan holistik, diharapkan kualitas desa wisata dapat meningkat sejalan dengan visi pemerintah menghadirkan pariwisata berkualitas yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.