JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan fokusnya pada sektor kelapa sawit dengan rencana membuka 600.000 hektare lahan baru guna mendongkrak produksi yang sempat stagnan.Kebijakan ini menandai ekspansi besar pertama sejak moratorium izin perkebunan sawit berakhir empat tahun lalu.
Menurut Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, langkah ini ditujukan untuk menghadapi peningkatan permintaan pangan global sekaligus mendukung swasembada energi melalui pemenuhan kebutuhan minyak sawit domestik. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi industri di Nusa Dua, Bali.
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak sawit guna memenuhi perkiraan peningkatan permintaan pangan dan swasembada energi,” ujar Roni.
Komposisi Lahan dan Target Perusahaan
Rencana pemerintah mencakup alokasi 400.000 hektare lahan untuk perkebunan plasma, yang akan melibatkan petani kecil bekerja sama dengan perusahaan mitra. Sementara 200.000 hektare sisanya akan ditawarkan untuk pengelolaan perusahaan negara, PalmCo. Meskipun begitu, perusahaan swasta tetap dapat berpartisipasi dalam program ini.
Roni menegaskan bahwa ekspansi lahan sawit baru ini tidak akan melibatkan hutan lindung. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci jenis lahan non-hutan apa yang akan dimanfaatkan dalam program tersebut.
Kontroversi Lingkungan
Langkah pemerintah ini menuai skeptisisme dari kelompok lingkungan. Greenpeace, melalui juru kampanyenya Rio Rompas, menyatakan bahwa klaim pemerintah soal tidak dibukanya hutan berpotensi sulit dibuktikan mengingat keterbatasan lahan yang tersedia.
“Ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi,” ujar Rio. Kritik tersebut menyoroti potensi dampak ekologis dari ekspansi perkebunan sawit, termasuk risiko deforestasi, erosi, dan hilangnya habitat satwa liar.
Dampak terhadap Produksi Minyak Sawit
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, memperkirakan tambahan lahan ini dapat menambah produksi minyak sawit hingga sekitar 2 juta ton. Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai sekitar 16 juta hektare, dengan hasil panen rata-rata 3,8 metrik ton per hektare, sedikit menurun dari lebih 4 ton per hektare pada tahun 2020.
Penurunan hasil panen ini disinyalir terkait dengan usia tanaman yang meningkat dan produktivitas lahan yang menurun. Dengan adanya ekspansi lahan baru, pemerintah berharap mampu menyeimbangkan penurunan produktivitas sekaligus memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.
Sejarah Moratorium dan Skema Replanting
Antara 2018 hingga 2021, Indonesia memberlakukan moratorium izin baru untuk perkebunan sawit guna memperbaiki citra industri di mata internasional. Produsen sawit sempat dituding oleh aktivis lingkungan sebagai penyebab deforestasi yang meluas.
Sebagai alternatif, pemerintah meluncurkan skema penanaman kembali bersubsidi bagi petani kecil. Tujuannya adalah meningkatkan hasil panen tanpa membuka lahan baru. Namun, realisasi skema ini masih terbatas; baru sekitar 400.000 hektare yang mendapatkan rekomendasi, dari target 2,5 juta hektare sejak 2016.
Relevansi dengan Industri Biodiesel
Langkah membuka lahan baru juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan campuran wajib biodiesel menjadi 50% dari 40% saat ini. Peningkatan ini diprediksi akan mengurangi jumlah minyak sawit yang tersedia untuk ekspor, sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.
Dengan rencana ini, pemerintah berharap industri sawit tetap menjadi pilar ekonomi nasional, meskipun menghadapi tekanan dari regulasi lingkungan global dan fluktuasi harga komoditas.
Tantangan dan Prospek Ekonomi
Ekspansi lahan sawit ini dipandang sebagai upaya strategis menghadapi tekanan permintaan global dan kebutuhan domestik. Namun, tantangan utama terletak pada keberlanjutan program, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta keterlibatan petani kecil secara efektif dalam perkebunan plasma.
Jika berhasil dilaksanakan, tambahan 600.000 hektare ini tidak hanya meningkatkan produksi minyak sawit, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah melalui lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani kecil.
Rencana membuka lahan baru seluas 600.000 hektare ini menandai kebijakan besar pemerintah Indonesia dalam mengelola sektor kelapa sawit pasca-moratorium. Dengan membagi lahan untuk plasma petani kecil dan perusahaan negara, pemerintah berharap mampu memenuhi target produksi, meningkatkan ketahanan energi, serta menjaga posisi Indonesia sebagai produsen sawit utama dunia.
Meski demikian, tekanan lingkungan dan keberlanjutan program tetap menjadi isu penting yang harus diperhatikan agar ekspansi ini dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem.