JAKARTA - Upaya meningkatkan ketahanan desa terhadap ancaman bencana kini mendapat perhatian lebih dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Jika selama ini Indeks Desa lebih dikenal sebagai instrumen evaluasi pembangunan, kementerian menargetkan agar data tersebut juga berfungsi sebagai fondasi penting dalam mitigasi kebencanaan. Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan desa dalam menghadapi perubahan lingkungan serta risiko bencana yang semakin variatif.
Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Dwi Rudi Hartoyo, menegaskan bahwa penguatan fungsi Indeks Desa bukan hanya penyesuaian teknis, tetapi pembaruan signifikan dalam cara desa membaca risiko dan merencanakan tindak pencegahan. Dengan cakupan data yang lebih luas dan relevan, desa tidak hanya dievaluasi berdasarkan kemajuan pembangunan, melainkan juga dipersiapkan menghadapi tantangan kebencanaan secara lebih terukur.
Pengembangan Data Desa untuk Kebutuhan Mitigasi
Dalam sebuah lokakarya bertajuk “Sosialisasi Pemanfaatan PKD-ID untuk Perencanaan Program Pembangunan Desa Berketahanan Iklim dan Bencana”, yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rudi menjelaskan peran baru Indeks Desa di masa mendatang. Ia menyampaikan bahwa data yang selama ini dihimpun setiap tahun akan dikembangkan menjadi parameter penilaian tingkat kerawanan desa terhadap bencana.
“Data Indeks Desa ini setiap tahun kami laksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap perkembangan desa. Namun ke depan, data ini juga akan digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan kebencanaan agar bisa menjadi dasar perencanaan,” ujar Rudi.
Dengan kerangka baru tersebut, Indeks Desa tidak hanya menghitung indikator pembangunan sosial-ekonomi, tetapi juga memotret faktor risiko seperti potensi banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga ancaman perubahan iklim. Langkah ini memungkinkan desa merancang pembangunan tidak hanya berdasarkan target peningkatan kualitas layanan, melainkan juga mempertimbangkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Model Pendataan Berbasis Partisipasi Desa
Salah satu kekuatan utama Indeks Desa adalah mekanisme pendataan yang melibatkan langsung aparat desa. Rudi menjelaskan bahwa proses pendataan dilakukan melalui Musyawarah Data, sebuah forum di mana perangkat desa menjadi sumber utama informasi lapangan. Model partisipatif ini memastikan bahwa kondisi nyata di desa dapat terekam secara lebih jujur dan tepat.
Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi desa untuk menyampaikan kendala dan dinamika terbaru yang mungkin tidak tercakup dalam laporan teknis. Melalui Musyawarah Data, informasi yang dihimpun akan diverifikasi bersama data dari lembaga lain, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses ini penting untuk memastikan seluruh pihak merujuk pada sumber informasi yang konsisten dan akurat.
“Kami ingin data yang dikumpulkan di desa tidak berdiri sendiri. Dengan adanya sinkronisasi bersama BNPB, nanti akan muncul satu data kebencanaan yang sama dan bisa digunakan oleh semua pihak,” kata dia.
Sinkronisasi tersebut sejalan dengan kebutuhan nasional akan data terpadu yang dapat dipakai lintas sektor, terutama dalam merancang kebijakan mitigasi dan respons kebencanaan.
Standardisasi Pendataan untuk Memperkuat Integrasi
Kemendes PDT menambahkan langkah penguatan lainnya melalui standardisasi pendataan. Menurut Rudi, kementerian menyiapkan aturan yang memuat pedoman mengenai waktu pendataan, metodologi analisis, serta parameter yang harus digunakan desa dalam mengisi dan memverifikasi data.
Standardisasi dibutuhkan agar data dari seluruh desa dapat dibaca secara seragam dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda antar-daerah. Dengan demikian, peta kerawanan bencana yang dihasilkan akan lebih mudah dipadukan dengan data BNPB sehingga mampu memberi gambaran nasional yang lebih komprehensif.
Selain itu, standardisasi memungkinkan desa memiliki dasar kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis risiko. Dengan mengetahui kategori rawan bencana, desa dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang lebih adaptif dan menempatkan mitigasi sebagai bagian integral dari pembangunan.
Langkah ini juga terkait erat dengan upaya meningkatkan sistem peringatan dini di tingkat desa. Melalui pemetaan risiko yang lebih presisi, desa dapat menetapkan langkah-langkah pencegahan seperti pembangunan infrastruktur adaptif, penyediaan jalur evakuasi, serta penyusunan protokol tanggap darurat yang sesuai karakter wilayah.
Mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia
Optimalisasi Indeks Desa untuk mitigasi bencana juga merupakan bagian dari komitmen Kemendes PDT terhadap kebijakan nasional Satu Data Indonesia. Kebijakan tersebut mendorong integrasi dan keterpaduan data antar-instansi sehingga kebijakan pembangunan dapat dibuat secara lebih presisi dan efisien.
Melalui Indeks Desa yang telah diperbarui, pemerintah desa dapat memperoleh manfaat berupa data tunggal yang dapat digunakan untuk berbagai program, termasuk perencanaan pembangunan berketahanan iklim dan bencana. Pada tingkat yang lebih tinggi, data tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas alokasi anggaran, membantu daerah tertinggal, serta memastikan desa memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi risiko lingkungan.
Pendekatan berbasis data yang terintegrasi ini dinilai sangat penting mengingat desa merupakan ujung tombak pembangunan dan sekaligus garda terdepan yang merasakan dampak bencana. Dengan akurasi data yang semakin baik, ketahanan desa dapat diperkuat melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Memperkuat Peran Desa Sebagai Garda Terdepan
Penguatan Indeks Desa bukan hanya soal teknis pendataan, tetapi langkah strategis untuk memastikan desa mampu menghadapi bencana dengan lebih siap. Melalui kombinasi validasi data, sinkronisasi antar-instansi, dan standardisasi proses, Kemendes PDT menempatkan desa sebagai pusat mitigasi bencana yang memiliki fondasi informasi yang kuat.
Ketika tantangan iklim dan risiko bencana semakin meningkat, desa membutuhkan dukungan kebijakan yang tidak hanya memberikan pedoman pembangunan, tetapi juga mempersenjatai mereka dengan pemahaman risiko yang mendalam. Dengan Indeks Desa yang diperkuat, desa dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih aman, adaptif, dan berkelanjutan.