JAKARTA - Langkah nyata menuju penerapan kebijakan Zero Overdimension Overload (Zero ODOL) terus mendapat dukungan dari kalangan industri logistik nasional.
Salah satu yang menegaskan komitmen itu adalah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang menyatakan kesiapan untuk ikut menekan penggunaan kendaraan truk bermuatan berlebih dengan beralih ke moda transportasi kereta api.
Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menuturkan bahwa dukungan terhadap kebijakan Zero ODOL tidak hanya berupa pernyataan, tetapi akan diikuti tindakan konkret. Menurutnya, para pelaku usaha logistik perlu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintah agar sistem transportasi nasional menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.
“Kami tidak hanya omon-omon. InsyaAllah pada tanggal 18 November nanti, kami sudah melakukan pengiriman memakai kereta api dari kawasan Krakatau Steel di Cilegon,” ujar Akbar.
Akbar, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS), menilai langkah peralihan ini menjadi bagian dari aksi nyata BUMN dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang logistik dan infrastruktur. Menurutnya, pengalihan moda transportasi ke kereta api dapat membantu mengurangi beban jalan raya yang selama ini menjadi jalur utama distribusi barang.
Peralihan ke Kereta untuk Kurangi Kemacetan dan Beban Jalan
Dalam rencananya, pengangkutan hasil industri Krakatau Steel akan dilakukan melalui armada KAI Logistik dengan menggunakan gerbong datar berkapasitas di bawah 30 ton. Perubahan moda transportasi ini menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan pada truk, khususnya di jalur tol Merak yang kerap mengalami kepadatan akibat tingginya aktivitas logistik.
“Semangatnya adalah shifting dari truk yang membebani jalan tol Merak itu. Kita akan bertahap melakukan peralihan ke kereta api,” lanjut Akbar.
Pemerintah menilai langkah tersebut selaras dengan arah pembangunan transportasi nasional yang menitikberatkan pada efisiensi dan keberlanjutan. Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, hingga 2022, transportasi darat masih mendominasi dengan komposisi mencapai 91,25% dari total moda angkutan. Sementara transportasi kereta api hanya menyumbang 0,63%, disusul laut 7,07%, udara 0,05%, dan kapal ferry 0,01%.
Kondisi tersebut memperlihatkan masih minimnya peran moda transportasi non-darat, terutama kereta, dalam mendukung distribusi logistik nasional.
Dorongan Pemerintah untuk Diversifikasi Moda Transportasi
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa dominasi transportasi darat selama ini menjadi penyebab utama beban berat pada infrastruktur jalan. Ia menilai sudah saatnya Indonesia mengoptimalkan moda transportasi lain, seperti laut dan kereta api, agar tercipta keseimbangan distribusi yang lebih efisien.
“Kereta ini juga harus dikembangkan. Kalau kita bisa mengoptimalkan semua moda transportasi, maka akan ada keseimbangan yang lebih baik untuk seluruh sektor industri dan perdagangan,” kata AHY.
Menurut AHY, peningkatan peran kereta api dan laut tidak hanya akan menurunkan biaya logistik nasional, tetapi juga memperpanjang umur infrastruktur jalan raya yang selama ini menanggung beban kendaraan berlebih. Hal ini sejalan dengan semangat kebijakan Zero ODOL yang menargetkan penertiban kendaraan kelebihan muatan secara menyeluruh.
Menuju Implementasi Zero ODOL Nasional
Pemerintah menargetkan penerapan penuh Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Meski regulasi teknisnya masih disiapkan, pelaksanaan kebijakan ini sudah masuk tahap Rencana Aksi Nasional (RAN) Zero ODOL. Proses transisi dimulai dari perusahaan pelat merah (BUMN) sebelum diterapkan secara menyeluruh ke sektor swasta.
Dalam tahap awal, kebijakan ini akan menyasar kendaraan logistik yang terlibat dalam proyek pemerintah pusat, proyek daerah, proyek BUMN, serta kawasan industri milik BUMN. Setelahnya, penerapan Zero ODOL akan meluas ke sektor swasta, termasuk pemilik barang di kawasan industri serta pengusaha angkutan bahan pangan dan hasil pertanian.
Pemerintah menilai penerapan Zero ODOL secara bertahap penting untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha logistik, terutama dalam melakukan penyesuaian armada dan investasi peralatan transportasi yang sesuai dengan standar baru.
Peran Industri dalam Mendukung Transformasi Logistik Nasional
Selain Krakatau Steel, PT Pupuk Indonesia juga menjadi salah satu perusahaan yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan Zero ODOL secara penuh. Sejak Agustus 2024, perusahaan tersebut telah memindahkan seluruh sistem pengangkutan dari pabrik hingga gudang dengan armada yang sesuai ketentuan.
Implementasi Zero ODOL di lingkungan BUMN menjadi contoh nyata bagaimana sektor industri dapat beradaptasi terhadap kebijakan baru sambil tetap menjaga kelancaran rantai pasok nasional. Dalam jangka panjang, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik Indonesia dan mendukung target efisiensi biaya distribusi nasional.
Kebijakan ini juga menjadi momentum bagi dunia usaha untuk mengoptimalkan integrasi antar moda transportasi, baik darat, laut, maupun kereta api. Dengan meningkatnya penggunaan moda alternatif seperti kereta, diharapkan akan tercipta sistem distribusi yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Jadi Kunci Keberhasilan
Transformasi menuju Zero ODOL bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menuntut komitmen dunia industri. Dukungan dari asosiasi seperti ALFI menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri, kebijakan Zero ODOL diharapkan tidak hanya menertibkan angkutan barang, tetapi juga memacu modernisasi infrastruktur logistik nasional.
Langkah ALFI dan Krakatau Steel menjadi bukti nyata bahwa dunia usaha siap menjadi bagian dari solusi — bukan sekadar mengikuti aturan, melainkan turut berinovasi dalam menciptakan ekosistem logistik yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi.