JAKARTA - Komisi XI DPR RI baru-baru ini mengadakan rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) untuk membahas Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.
Selain membahas rencana anggaran, rapat ini juga mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025 serta arah kebijakan moneter yang akan diterapkan pada tahun mendatang.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, rapat kerja kali ini memfokuskan pada tiga agenda utama. Pertama adalah pembaruan mengenai perkembangan ekonomi dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang memengaruhi kinerja keuangan institusi tersebut. Kedua adalah evaluasi singkat pelaksanaan tugas dan anggaran tahun 2025. Ketiga adalah pengantar arah kebijakan dan rencana penggunaan cadangan tujuan BI untuk tahun 2026.
“Pertama tentu saja meng-update perkembangan ekonomi dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang tentu saja berdampak pada kinerja keuangan Bank Indonesia,” jelas Perry saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Kedua secara singkat [kita] evaluasi pelaksanaan tugas dan ATBI tahun 2025, yang ketiga adalah arah kebijakan dan pengantar rencana anggaran tahunan Bank Indonesia dan rencana penggunaan cadangan tujuan Bank Indonesia untuk tahun 2026,” tambahnya.
Sorotan terhadap Tantangan Ekonomi Global
Dalam pembuka rapat, Perry menyoroti kondisi perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, terutama akibat kebijakan tarif Amerika Serikat serta ketegangan geopolitik. Sejak April 2025, Amerika Serikat memberlakukan kebijakan tarif resiprokal yang melibatkan 70 negara, termasuk China, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia.
Kebijakan ini diprediksi memengaruhi arus perdagangan global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan menurun dari 3,3% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025, dan diproyeksikan terus melambat menjadi 3% pada 2026.
Selain itu, inflasi global diperkirakan masih tinggi, sekitar 4,3% pada 2025, dan hanya turun tipis menjadi 4,1% pada 2026. Penurunan suku bunga acuan di Amerika Serikat pun berjalan lambat, dengan The Fed baru menurunkan tingkat bunga dari 4,5% menjadi 4,25% pada kuartal III-2025.
“Meskipun US treasury untuk 2 tahun akan menurun sejalan dengan penurunan Fed Fund rate. Nah, kondisi global ini yang berpengaruh kepada negara-negara emerging market,” kata Perry.
Kondisi global yang penuh tekanan ini juga memicu volatilitas pasar keuangan, termasuk arus keluar modal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham Indonesia.
Ekonomi Indonesia Tunjukkan Ketahanan
Meski menghadapi tantangan global, Perry menegaskan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang solid. Pada kuartal III 2025, ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,04%, ditopang oleh peningkatan ekspor sebesar 9,91%, konsumsi rumah tangga 4,89%, dan investasi 5,04%.
Peningkatan kinerja ekspor sebagian besar disebabkan oleh percepatan pengiriman barang oleh eksportir sebelum kebijakan tarif AS diberlakukan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,7% hingga 5,51%, dengan titik tengah sedikit di atas 5,1%, dan diproyeksikan meningkat pada 2026.
“Secara keseluruhan, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 ini adalah kisarannya 4,7 sampai 5,51% dan tentu saja titik tengahnya adalah sedikit di atas titik tengah 5,1% dan akan meningkat pada tahun 2026,” terang Perry.
Fokus Rencana Anggaran 2026
Rapat kerja ini juga menekankan perencanaan anggaran BI untuk 2026, termasuk penggunaan cadangan tujuan Bank Indonesia. Penyusunan RATBI 2026 akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi domestik dan global, tren inflasi, serta volatilitas pasar keuangan.
Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang, BI berharap rencana anggaran ini dapat mendukung stabilitas moneter, kelancaran pasar keuangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, rapat kerja ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap capaian anggaran tahun 2025. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan implementasi anggaran sebelumnya, BI dapat menyesuaikan strategi agar lebih efektif di tahun 2026.
Arah Kebijakan Moneter ke Depan
Perry menekankan pentingnya bauran kebijakan yang adaptif dalam menghadapi ketidakpastian global. Keputusan terkait suku bunga, cadangan devisa, dan kebijakan moneter lainnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi dalam dan luar negeri.
Menurut Perry, koordinasi dengan Komisi XI DPR RI sangat penting untuk memastikan bahwa rencana anggaran dan kebijakan moneter sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional, termasuk mendukung stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan investasi.
“Evaluasi dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar kebijakan moneter berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Perry.
Rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama BI menjadi forum penting untuk menilai kinerja ekonomi nasional dan global, sekaligus merumuskan strategi anggaran serta kebijakan moneter tahun 2026. Meskipun kondisi global masih penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan dan potensi pertumbuhan yang solid. Dengan arahan kebijakan yang tepat, diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dapat lebih stabil dan berkelanjutan.