JAKARTA - Akses terhadap keadilan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, terbukti melalui program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) yang digagas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memaparkan pencapaian ini kepada anggota Justice Action Coalition (JAC) dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (PTT) di Madrid, Spanyol. Dalam forum yang dihadiri pejabat setingkat menteri dari 18 negara itu, Supratman menjelaskan bagaimana Posbankum berhasil menghadirkan akses hukum yang merata bagi masyarakat di tingkat desa.
“Hingga saat ini, di bawah portofolio saya, untuk mencapai salah satu misi Presiden kami Prabowo Subianto yang disebut Asta Cita yang berfokus pada akses terhadap keadilan, Kementerian Hukum bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kami membentuk Pos Bantuan Hukum di tingkat desa yang melayani secara gratis informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan kepada pengacara untuk litigasi,” ujar Supratman.
Program ini dirancang untuk memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses ke lembaga hukum. Posbankum tidak hanya menyediakan konsultasi hukum, tetapi juga mediasi, rujukan ke pengacara, serta mendorong organisasi advokat untuk memberikan layanan pro bono bagi warga desa. Hingga saat ini, lebih dari 70.000 Pos Bantuan Hukum Desa telah berdiri, dengan target mencapai 83.957 pos di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini.
Keberadaan Posbankum di tingkat desa juga dilengkapi dengan pelatihan bagi paralegal dan kepala desa sebagai juru damai. Program ini bertujuan agar individu dapat menyelesaikan masalah hukum secara mandiri dan efektif di tingkat lokal. Menurut Supratman, lebih dari 120.000 paralegal dan kepala desa telah mendapatkan pelatihan tersebut, sehingga mereka mampu menangani kasus sengketa tanah, utang piutang, perselisihan warga, pidana ringan, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
“Data real time dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa lebih dari 2.062 kasus telah ditangani Posbankum di seluruh Indonesia. Kami mengusulkan untuk mengintensifkan kerja sama melalui peningkatan kapasitas yang dirancang khusus (tailor-made capacity-building) dan bantuan teknis bagi anggota Koalisi Akses Keadilan untuk mendukung kapasitas mereka dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua,” jelas Supratman.
Pertemuan JAC di Madrid ini menjadi ajang berbagi pengalaman antar negara anggota koalisi, termasuk Indonesia, Kanada, Kosta Rika, Republik Dominika, Perancis, Jerman, Kosovo, Liberia, Belanda, São Tomé and Principe, dan Sierra Leone.
Koalisi ini sendiri merupakan aliansi multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari 21 negara dan sejumlah organisasi internasional, seperti UNDP, OECD, dan Pathfinders. Tujuan utamanya adalah memastikan akses keadilan yang setara bagi semua orang, termasuk kelompok yang rentan.
Keberhasilan Posbankum menjadi contoh nyata bagi negara lain tentang bagaimana strategi berbasis masyarakat dapat meningkatkan akses hukum. Supratman menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan organisasi lokal untuk memastikan keberlanjutan program. Kerja sama ini juga menjadi kunci agar layanan hukum tetap dapat dinikmati masyarakat meski menghadapi keterbatasan sumber daya pemerintah.
Program Posbankum tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat desa, tetapi juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem keadilan nasional.
Dengan layanan yang merata, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi hukum, mediasi, dan rujukan untuk litigasi tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Hal ini secara langsung membantu mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dan meningkatkan kepatuhan hukum di tingkat lokal.
Selain itu, upaya pemerintah ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto melalui misi Asta Cita, yang menekankan pentingnya pemerataan akses keadilan. Program Posbankum dianggap sebagai model yang dapat direplikasi di daerah lain maupun di negara-negara anggota JAC yang memiliki tantangan serupa.
Supratman juga menyampaikan bahwa ke depan pemerintah akan terus mengintensifkan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi dengan berbagai organisasi hukum untuk memperkuat Posbankum. Dengan dukungan ini, diharapkan Posbankum tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi fondasi bagi sistem keadilan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.
Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia memperlihatkan komitmen nyata untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah tertinggal. Program ini menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis masyarakat, kolaborasi lintas lembaga, dan pemanfaatan sumber daya lokal dapat menghasilkan sistem keadilan yang efektif, merata, dan berkelanjutan.