JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai angka 75,90, masuk kategori tinggi.
Peningkatan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, bahwa angka ini naik 0,88 poin dari capaian tahun 2024 yang sebesar 75,02. “Angka ini naik 0,88 poin dari tahun 2024 yang sebesar 75,02,” ujarnya, menekankan tren positif pembangunan manusia di Indonesia.
Umur Harapan Hidup Meningkat, Menunjukkan Perbaikan Kesehatan
Salah satu indikator utama IPM adalah Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yang tercatat mencapai 74,47 tahun pada 2025. Artinya, bayi yang baru lahir diperkirakan akan hidup hingga usia rata-rata 74,47 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut BPS, peningkatan UHH ini mencerminkan perbaikan layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat, seperti melahirkan di fasilitas kesehatan, menggunakan air minum layak, serta meningkatnya akses kesehatan di berbagai wilayah. Capaian ini menjadi tanda positif bahwa program kesehatan masyarakat mulai menunjukkan hasil yang nyata.
Pendidikan Makin Berkualitas, Lama Sekolah Naik
Indikator lain yang membentuk IPM adalah pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas tercatat mencapai 9,07 tahun, setara dengan kelas tiga sekolah menengah pertama. Angka ini meningkat 0,09 tahun dari tahun 2024, menunjukkan perbaikan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.
Selain itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga naik menjadi 13,3 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, anak-anak yang lahir pada tahun ini diperkirakan dapat menempuh pendidikan hingga setara semester kedua jenjang perguruan tinggi. Peningkatan RLS dan HLS ini menggambarkan upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Meningkat
BPS juga mencatat adanya kenaikan pengeluaran riil per kapita per tahun, yang disesuaikan menjadi Rp12,8 juta, meningkat Rp461 ribu dibandingkan 2024. Indikator ini mencerminkan rata-rata konsumsi penduduk berdasarkan harga konstan tahun 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan. Peningkatan ini menandakan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Distribusi IPM di Tingkat Provinsi
Secara spasial, capaian IPM menunjukkan variasi antarprovinsi. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta dengan angka 85,05, masuk kategori sangat tinggi, sedangkan provinsi dengan IPM terendah adalah Papua Pegunungan sebesar 54,91, masih masuk kategori rendah.
Dalam hal kenaikan, Provinsi Jawa Barat mencatat peningkatan tertinggi sebesar 0,98 poin, sementara Papua Tengah mencatat kenaikan terendah, yaitu 0,39 poin. Dari total 38 provinsi, tiga provinsi berada di kategori sangat tinggi (IPM 80 ke atas), 30 provinsi berkategori tinggi, empat provinsi berkategori sedang, dan satu provinsi masih berada di kategori rendah.
Provinsi dengan Peningkatan Status IPM
Moh. Edy Mahmud menambahkan, beberapa provinsi berhasil meningkatkan status IPM mereka. Provinsi Kepulauan Riau naik dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi, sedangkan Papua Barat Daya meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.
“Terdapat provinsi yang mengalami peningkatan status IPM-nya pada tahun 2025, yaitu Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, kemudian Papua Barat Daya mengalami peningkatan status pembangunan atau IPM dari sedang menjadi tinggi,” jelasnya.
Peningkatan status IPM ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan, sekaligus menjadi indikator kemajuan pembangunan manusia secara merata di berbagai daerah.
Peningkatan IPM Menunjukkan Kemajuan Holistik
Capaian IPM 2025 yang mencapai 75,90 menegaskan tren positif pembangunan manusia di Indonesia. Peningkatan indikator kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyediakan akses layanan publik dan memperkuat fasilitas pendidikan serta kesehatan mulai membuahkan hasil.
Dengan distribusi IPM yang semakin merata, meski masih ada kesenjangan antarprovinsi, langkah-langkah perbaikan ini menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Peningkatan IPM di beberapa provinsi juga menjadi contoh bagaimana komitmen lokal dan nasional dapat bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan terdidik.