JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat perannya dalam menyediakan akses hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 213.630 unit rumah dengan nilai Rp26,51 triliun. Angka tersebut menunjukkan capaian signifikan di tengah upaya pemerintah mempercepat penyediaan perumahan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebutkan bahwa realisasi ini sudah memenuhi 61,03 persen dari target pemerintah yang menetapkan penyediaan 350 ribu unit rumah hingga akhir 2025. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti bahwa program perumahan rakyat dapat berjalan optimal melalui kolaborasi yang solid.
"Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 213.630 unit rumah senilai Rp26,51 triliun per 3 November 2025. Realisasi ini telah mencapai 61,03 persen dari target 350 ribu unit rumah yang ditetapkan pemerintah," ujar Heru Pudyo Nugroho.
Heru menegaskan, pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan perumahan di Tanah Air. “Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh seluruh ekosistem perumahan — mulai dari bank penyalur, pengembang, asosiasi, hingga pemerintah daerah — yang terus bergerak bersama mendorong penyaluran FLPP. Berkat sinergi ini, Tapera mampu menjaga momentum realisasi hingga menembus lebih dari 213 ribu unit di 2025,” tegasnya.
Kontribusi Bank dan Pengembang Perkuat Laju Penyaluran
Dalam pelaksanaannya, BP Tapera menggandeng mitra strategis berupa 39 bank penyalur serta 7.638 pengembang perumahan yang tergabung dalam 22 asosiasi. Kehadiran para mitra ini memastikan suplai perumahan dan pembiayaan dapat terus berlanjut dan menjangkau seluruh daerah.
Kerja sama lintas sektor juga menjadi fondasi penting agar akurasi penyaluran tetap terjaga. Dengan jumlah kabupaten/kota yang terlibat mencapai 398 wilayah dari 33 provinsi, BP Tapera memastikan program perumahan nasional tidak hanya berfokus pada kota besar, namun juga daerah berkembang yang membutuhkan dukungan hunian bagi MBR.
Selain meningkatkan ketersediaan rumah, program ini diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem ekonomi di sektor properti rakyat melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan industri bahan bangunan, dan tumbuhnya pengembang lokal daerah.
Distribusi Wilayah untuk Pemerataan Hunian di Seluruh Indonesia
Berlandaskan data BP Tapera, penyaluran tertinggi tercatat di wilayah Jawa Barat sebanyak 48.252 unit rumah atau 22,58 persen dari total realisasi. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan perumahan di daerah penyangga ibu kota sekaligus populasi terbesar di Indonesia.
Berikut wilayah dengan kontribusi terbesar lainnya:
• Jawa Tengah: 18.707 unit rumah (8,75 persen)
• Sulawesi Selatan: 17.370 unit rumah (8,13 persen)
• Banten: 14.094 unit rumah (6,59 persen)
• Jawa Timur: 14.001 unit rumah (6,55 persen)
Sementara secara kabupaten/kota, Bekasi menjadi wilayah dengan penyerapan tertinggi sebanyak 10.992 unit rumah atau 5,14 persen. Disusul oleh Kabupaten Bogor (8.086 unit rumah atau 3,78 persen), Kabupaten Tangerang (6.304 unit atau 2,95 persen), Kabupaten Karawang (5.508 unit atau 2,57 persen), dan Kota Kendari (5.116 unit atau 2,39 persen).
Sebaran tersebut menunjukkan keberhasilan BP Tapera dalam menjaga pemerataan perumahan, terutama di daerah yang didominasi penduduk pekerja sektor industri dan jasa.
Peran Asosiasi Pengembang dalam Mengakselerasi Proyek Perumahan Rakyat
Heru turut menyampaikan apresiasi kepada asosiasi pengembang yang menjadi kontributor besar dalam percepatan penyaluran FLPP. Real Estate Indonesia (REI) tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan 89.775 unit atau 42,02 persen.
Berikut dukungan asosiasi lainnya:
• APERSI: 63.650 unit rumah (29,79 persen)
• HIMPERRA – Kadin Indonesia: 28.847 unit rumah (13,50 persen)
• Apernas: 7.215 unit rumah (3,37 persen)
• Asprumnas: 7.005 unit rumah (3,27 persen)
Kontribusi asosiasi ini memperlihatkan ekosistem perumahan rakyat terus berkembang, didukung keberadaan pengembang yang secara aktif menghadirkan hunian terjangkau dengan standar kualitas sesuai ketentuan.
Menjaga Momentum Program Perumahan Nasional
Dengan capaian yang telah melampaui 200 ribu unit hunian, BP Tapera optimistis penyaluran akan terus meningkat hingga akhir tahun. Momentum ini menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam upaya menekan backlog kepemilikan rumah bagi MBR.
Program FLPP juga dinilai memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, mulai dari peningkatan kualitas hunian, peningkatan daya beli masyarakat, hingga pemerataan pembangunan daerah.
BP Tapera menegaskan bahwa sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan perumahan akan terus diperluas untuk memastikan target pemerintah dapat tercapai secara optimal. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.