JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh guna memantau serta mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja pemerintah pusat untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Mendagri menegaskan bahwa kehadiran negara sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mendapatkan kembali hunian dan fasilitas publik yang layak di masa pemulihan ini.

Komitmen Pusat Dalam Mempercepat Pemulihan Infrastruktur Vital

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait terus berupaya meningkatkan koordinasi guna mengatasi berbagai hambatan teknis yang selama ini terjadi di lapangan. Aksi rehabilitasi difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta fasilitas air bersih yang sempat terganggu akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Tito Karnavian menyebutkan bahwa percepatan rekonstruksi bangunan menjadi prioritas utama agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Aceh bisa kembali berputar secara normal.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, proses pembangunan kembali rumah masyarakat yang mengalami kerusakan berat terus dipantau perkembangannya secara rutin setiap pekannya. Pemerintah juga melibatkan berbagai elemen mulai dari TNI, Polri, hingga relawan guna memastikan tenaga kerja di lokasi konstruksi tercukupi dengan sangat baik. Kerja sama yang solid ini dianggap sebagai kunci utama dalam menyelesaikan proyek fisik di daerah terdampak bencana dalam durasi waktu yang lebih singkat.

Distribusi Bantuan Kemanusiaan Dan Perlengkapan Ibadah Warga

Selain fokus pada pembangunan fisik, Mendagri juga memberikan perhatian khusus pada aspek psikis dan kebutuhan spiritual warga selama masa transisi ini. Kegiatan kunker di Aceh pada hari Senin 23 Februari 2026 ini juga diwarnai dengan penyerahan bantuan ratusan paket alat peribadatan untuk masyarakat lokal. Bantuan ini diberikan secara langsung oleh Mendagri kepada para perwakilan warga sebagai bentuk dukungan moril di tengah tantangan hidup pascabencana yang cukup berat.

Perlengkapan ibadah seperti sarung, mukena, dan sejadah diharapkan dapat membantu warga melaksanakan kewajiban agama dengan lebih nyaman di tempat hunian sementara. Pemberian bantuan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, namun merupakan amanah langsung untuk memastikan kesejahteraan batin masyarakat tetap terjaga dengan sangat baik. Tito Karnavian berinteraksi langsung dengan warga guna mendengarkan aspirasi serta keluhan mereka terkait proses pendistribusian logistik yang masih terus berjalan hingga hari ini.

Langkah Strategis Relokasi Hunian Ke Kawasan Lebih Aman

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menegaskan pentingnya strategi relokasi bagi warga yang sebelumnya tinggal di zona merah rawan bencana di Aceh. Relokasi hunian tetap menjadi langkah preventif jangka panjang agar masyarakat tidak kembali menjadi korban apabila bencana serupa terjadi di masa yang akan datang. Mendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyediakan lahan yang representatif serta bebas dari potensi ancaman geologis agar pembangunan segera dimulai.

Rencana pemindahan penduduk ini mencakup penyediaan fasilitas umum yang lengkap mulai dari sekolah, puskesmas, hingga masjid di lokasi yang lebih tinggi atau stabil. Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus dipertajam agar standar keamanan bangunan baru memenuhi kriteria tahan gempa dan banjir yang optimal. Langkah berani ini diambil demi memberikan jaminan keselamatan bagi generasi mendatang di Aceh yang tinggal di wilayah dengan karakteristik kerawanan bencana tertentu.

Evaluasi Progres Dan Sinergi Lintas Sektoral Nasional

Mendagri juga melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Aceh untuk mengevaluasi progres pemulihan yang sudah mencapai persentase tertentu. Setiap hambatan birokrasi yang dapat menghambat pencairan dana hibah rekonstruksi diminta untuk segera diselesaikan tanpa adanya prosedur yang berbelit-belit di tingkat daerah. Pemerintah pusat siap memberikan asistensi penuh bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten agar target penyelesaian rehabilitasi tahun 2026 ini dapat tercapai secara maksimal.

Sinergi antara kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial sangat krusial dalam mendukung keberhasilan agenda besar di Serambi Mekkah ini. Tito mengharapkan semua pihak dapat bekerja secara gotong royong dengan semangat transparansi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdaya guna. Peninjauan langsung ini diakhiri dengan pesan optimisme bahwa Aceh akan segera bangkit dan memiliki infrastruktur yang jauh lebih kokoh dibandingkan dengan kondisi sebelum bencana.

Mendorong Kemandirian Ekonomi Lokal Melalui Rehabilitasi Sektor Pertanian

Selain hunian, sektor lahan produktif masyarakat seperti sawah dan perkebunan juga menjadi perhatian dalam aksi percepatan rehabilitasi yang sedang digalakkan. Pembersihan material sisa bencana pada lahan pertanian sedang dilakukan agar para petani dapat segera kembali menggarap lahan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah. Bantuan berupa bibit dan alat mesin pertanian direncanakan akan masuk dalam tahap selanjutnya dari program rekonstruksi ekonomi yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa Aceh tetap menjadi prioritas nasional dalam agenda pembangunan dan pemulihan pascabencana yang komprehensif di Indonesia. Pemerintah berharap masyarakat tetap bersabar dan terus mendukung upaya pemerintah dalam menata kembali kawasan terdampak demi kesejahteraan bersama di masa depan. Dengan adanya pengawasan ketat dari Mendagri, diharapkan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh rakyat di Aceh.